Edisi 05-10-2015
Bantuan UMKM Rp400 M Tak Jelas


SURABAYA – Pemprov Jatim ternyata belum memiliki desain yang jelas mengenai rencana bantuan Rp400 miliar untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dikhawatirkan dana sebesar itu tak tepat sasaran karena skemanya tak jelas.

Misalnya, model penyalurannya seperti apa, berapa besaran pinjaman, bentuk agunan hingga UMKM seperti apa yang menjadi sasaran. Menurut anggota Komisi C DPRD Jatim, Irwan Setiawan, sampai saat ini gubernur baru sebatas memasukkan rencana anggaran tersebut pada kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA/PPAS). Lewat dokumen tersebut, Gubernur Jatim, Soekarwo, meminta anggaran hingga Rp400 miliar.

”Kami bukan menghalang-halangi niat baik ini. Tetapi, rencana ini (pinjaman untuk UMKM) harus diperjelas. Uang Rp400 miliar ini untuk apa. Jadi, kami di DPRD tidak meraba-raba, atau bahkan ragu dengan program tersebut,” ujar Irwan saat ditemui dalam sela-sela pemilihan umum internal (PUI) PKS di Kantor DPD PKS Kota Surabaya, kemarin. Pihaknya tidak ingin anggaran sebesar itu lantas tidak tepat sasaran, apalagi sampai menimbulkan masalah di kemudian hari.

Kekhawatiran ini disampaikan karena banyak kasus pinjaman lunak ke masyarakat yang macet, seperti halnya kredit usaha tani (KUT) maupun yang lainnya. ”Hasil pengamatan kami di sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) selama krisis beberapa waktu lalu, jumlah kredit macet tinggi. Di Bank Jatim juga sama nonperformingloan / pinjamanbermasalah (NPL) juga naik. Jangan sampai pinjaman ke UMKM nanti juga bernasib sama,” katanya.

Karena itu, perencanaan, lanjut Irwan, harus dilakukan dengan matang, terutama mengenai pengawasannya. Apalagi, kata dia, pada 2016 nanti juga akan ada program serupa dari pemerintah pusat senilai Rp1 triliun. ”Ini yang harus diwaspadai,” ucap politisi PKS ini. Kekhawatiran Irwan disampaikan karena jatah kredit untuk petani senilai Rp200 miliar pada tahun lalu di Bank UMKM juga belum jalan.

”Nah , yang Rp200 miliar saja sampai saat ini belum terealisasi. Sekarang sudah ada lagi. Karena itu, kami ingin rencana ini diperjelas dulu,” ujarnya. Hal senada diungkapkan anggota Komisi B DPRD Jatim, Zainul Lutfi. Menurutnya saat ini ada sekitar 6,8 juta UMKM yang perlu mendapatkan perhatian Pemprov Jatim. Karena itu, jika memang program pinjaman lunak bagi UMUM positif berjalan, menurutnya harus ada pemerataan. ”Jadi jangan hanya UMKM yang sudah berjalan saja yang diurusi. Seharusnya yang baru tumbuh juga memerlukan perhatian,” ucapnya.

Lebih jauh Lutfi juga meminta Pemprov Jatim menghitung betul rencana bantuan tersebut. Jangan sampai dana pinjaman sebesar itu justru mengundang kecemburuan bagi sektor lain. Misalnya perta-nian maupun nelayan. ”UMKM memang prioritas, tetapi bukan berarti yang utama. Jadi, mekanismenya harus ditata ulang lagi. Jika penyalurannya tidak tepat, dananya kan juga eman,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jatim, Soekarwo, menyatakanakan menghapus program padat karya dan menggantikan dengan bantuan uang sebesar Rp400 miliar keUMKMse-Jatim. Bantuan tersebut rencananya akan disalurkan melalui Bank Jatim dan BPR di sejumlah kabupaten/kota.

Ihya’ ulumuddin

Berita Lainnya...