Edisi 05-10-2015
Kebakaran Hambat Pemulihan Ekosistem


SLEMAN– Hampir tiga bulan terakhir ini sudah terjadi setidaknya 15 kali kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM).

Tak kurang dari 160 hektare hutan pun dihanguskan oleh si jago merah yang berada di Kecamatan Srumbung dan Dukun, Kabupaten Magelang. Bahkan, sebagian juga sempat merembet ke lahan restorasi yang merupakan kawasan pemulihan hutan, setelah sempat juga terkena dampak erupsi Merapi 2010 silam. Seharusnya bisa segera dipulihkan untuk kembali menjadi kawasan penyangga.

Kemudian melindungi keberadaan satwa yang ada maupun difungsikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. “Kebakaran awal 24 Juli lalu, tapi kecil. Jika ditotal sampai akhir September mencapai 15 kali kebakaran. Sekitar 160 hektare lebih yang hangus. Termasuk yang paling besar pada 26 September kemarin di lahan restorasi lebih dari 124 hektare. Memang di daerah ini cukup kering pada musim kemarau ini,” kata Kepala Seksi Wilayah Sleman-Magelang, TNGM, Nurpana Sulaksono, kemarin. Pohon-pohon yang terbakar tersebutdiantaranya berjenispinus.

Kemudian tesek, elo, waru, aren, kedoya, cangkring, senu, semutan, rempelas, cepogo, gondang, manisjangan, krembil, dadap, puspa, salam, klebak, blondo, tutup, dan lainnya. Sementara, satwa yang sempat terganggu di antaranya, monyet ekor panjang, kijang, babi hutan, ayam hutan, dan tupai. Berbagai jenis burung, seperti elang, betet, kutilang, jalak, pleci, trotokan, dan lainnya. “Tidak ada yang ditemukan mati. Hanya Tupai saja,” katanya. Namun, akibat bencana erupsi 2010 lalu, pemulihan ekosistem alam di hutan TNGM yang mempunyai luas 6410 hektare tersebut menjadi terhambat.

“Yang terkena dampak bencana erupsi hampir separuhnya. Kerusakan masih digolongkan menjadi berat, sedang dan ringan. Ketiganya hampir sama luasnya,” kata Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan TNGM, Dhany Suryawan. Menurut Dhany, sebenarnya ekosistem alam di kawasan ini sudah hampir sepenuhnya pulih karena penghijauan terus dilakukan setiap tahun.

Terutama pada masa musim hujan untuk memudahkan kebutuhan air bagi tanaman baru. Seperti halnya memulihkan hutan karena erupsi, bencana kebakaran pun demikian. Rencananya saat masuk musim hujan nanti, pihaknya segera menanam bibit baru. Terutama bibit tanaman yang mempunyai karakter lebih kuat ketika terkena api di antaranya, senu, tesek, elo, tutup, rampelas, dadap, dan lainnya.

“Jenis-jenis itu masih dapat hidup dan masih bertahan trubusan- trubusan baru setelah terbakar. Dengan catatan, selama bagan dalam batang pohonnya masih relatif basah,” tuturnya. Karena dengan semakin cepat pulihnya hutan ini, sebagaimana fungsinya sebagai tangkapan air bisa terjaga. “Secara keseluruhan, ada sekitar 38 mata air yang tersebar di Sleman, Magelang, Klaten, dan Boyolali,” tuturnya.

Hal sama juga dikatakan Anggota Dewan Daerah, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Daerah Istimewa Yogyakarta, Suparlan. “Sebenarnya tergantung dari sudut pandang mana, fungsi hutan itu. Kalau dari sisi masyarakatnya, hutan itu harus mampu berkonstribusi pada ekosistem. Seperti flora, fauna, air, serta lingkungannya. Untuk memberikan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Tak Perlu Ada Petugas Jika Interaksi Baik

Minimnya peralatan dan banyaknya alat yang rusak serta kurang memadai menjadi kendala pihak Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) dalam menangani bencana kebakaran hutan di wilayahnya. Akan tetapi, jika ada interaksi baik dengan masyarakat setempat, keberadaan polisi hutan atau petugas tak terlalu signifikan.

Dengan interaksi yang intensif, hutan akan lebih aman dari ancaman bencana kebakaran. Bahkan, petugas tak perlu berjaga selama 24 jam di kawasan yang rawan, karena ada rasa saling memiliki yang tumbuh di dalam diri masyarakat lokal itu sendiri. “Yang menjadi pertanyaan itu, interaksi kepada masyarakat setempat yang membangunnya. Bagaimana interaksinya. Saya kira tidak perlu dilihat konteks jumlah petugasnya ada berapa banyak. Kalau interaksinya baik, polisi hutan ataupun petugas pun tak perlu. Karena masyarakatnya yang menjaga sendiri,” kata Anggota Dewan Daerah, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DIY, Suparlan. Menurutnya, masyarakat merupakan kunci utama, sedangkan TNGM adalah bagian dari amanat pemerintah untuk mengelola kawasan hutan tersebut.

“Partisipasi masyarakat yang paling penting. Masyarakat harus lebih didekati dan dilibatkan. Dengan sendirinya, mereka akan menjaga hutan tersebut dari ancaman-ancaman bencana,” katanya. Dalam pengelolaan penjagaannya, TNGM mempunyai petugas 73 orang dan 50 di antaranya bertugas di lapangan. Sementara sisanya di kantor pusat yang berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

“Ke-50 orang itu dibagi ke tujuh resor di antaranya, Resort Dukun, Srumbung, Pakem-Turi, Cangkringan, Kemalang, Musuk-Cepogo, dan Selo. Setiap resornya antara lima sampai sepuluh orang,” kata Kepala Seksi Wilayah Sleman-Magelang, TNGM, Nurpana Sulaksono. Menurutnya, bencana kebakaran memang hampir setiap tahun terjadi. Hal paling parah pada 2015. “Alat kami banyak yang rusak kemarin. Seperti senso, garu. Tapi, sudah dialokasikan pada tahun mendatang,” katanya.

Beruntung banyak pihak yang ikut berperan dalam menangani bencana kebakaran itu. Seperti dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang maupun Sleman. BKSDA DIY, pihak kepolisian maupun TNI setempat, serta kelompok masyarakat binaannya. “Kondisi medan yang sulit juga menjadi kendala. Dalam penanganan kebakaran di hutan juga berbeda ketika kebakaran di pemukiman. Kita harus tahu dulu lokasi titik apinya. Kelerengan seperti apa, aksesnya bagaimana, arah anginnya, dan kekuatan kami seberapa, tenaga maupun peralatan,” katanya.

Ketika titik api kecil, maka penanganannya bisa langsung dipadamkan. Namun, jika cukup besar terlebih dahulu melakukan penyelamatan di hutan paling berdekatan. “Seperti pembuatan sekat sehingga api tidak menjalar. Mobil pemadam memang tidak masuk, jadi harus manual dengan digepyoki,” katanya. Saat ini pun meski sudah tak ada titik api lagi, pihaknya masih menyiagakan para petugasnya selama 24 jam.

Selain itu, juga sosialisasi pendekatan kepada masyarakat setempat terus dilakukan. “Karena hutan itu bukan milik TNGM. Tapi milik semua agar masyarakat bisa mempunyai perasaan memiliki,” katanya.

Ridho hidayat

Berita Lainnya...