Edisi 05-10-2015
Bupati Tolak Uang Makan PNS


BANTUL– Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul Sigit Sapto Raharjo menegaskan menolak usulan pemberian uang makan pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Bantul.

Usulan tersebut sangat membebani anggaran dan tidak ada kaitannya dengan peningkatan kinerja PNS di Kabupaten ini. Sigit mengatakan, pihaknya tidak akan mengusulkan uang makan PNS pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 mendatang. Dia sendiri mengaku tidak berkenan dengan wacana ataupun usulan untuk memberikan uang makan bagi PNS setelah nanti lima hari kerja ditetapkan secara definitif oleh pemerintah. “Tidak ada perbedaan jam kerja antara lima hari atau enam hari kerja,” ujarnya, kemarin.

Menurutnya, hanya Kabupaten Bantul saja yang menggagas adanya uang makan untuk PNS tersebut. Padahal, kabupaten/ kota ataupun Pemerintah DIY sama sekali tidak ada wacana bahkan penerapan uang makan bagi PNS. Dia menegaskan, akan menolak usulan tersebut selama menjadi bupati, dan jika tidak menjabat bupati dia akan menghadang usulan tersebut di pemerintah DIY. Sigit mengungkapkan, sejatinya tidak ada perbedaan antara lima hari atau enam hari kerja.

Sebab, yang lima hari kerja hanya pemampatan jam kerja dari enam menjadi lima hari kerja. Sedangkan untuk jumlah jam kerja setiap pekannya sama, antara lima atau enam hari kerja. Sehingga usulan pemberian uang makan karena pulang kerja lebih larut hanyalah mengada- ada. “Saya rasa juga tidak berpengaruh dengan kinerja PNS,” ujarnya. Pemberian uang makan PNS tersebut menurutnya juga merupakan pemborosan anggaran. Sebab, untuk persoalan uang makan PNS tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan terkuras puluhan miliar.

Pasalnya, jumlah PNS yang mendapat uang makan tersebut mencapai 11.000 orang. Oleh karena itu, daripada untuk urusan uang makan lebih baik untuk program pengurangan kemiskinan. Usulan uang makan PNS kembali disuarakan Ketua Komisi A DPRD Bantul, Amir Syarifudin. Ketua komisi yang membidangi kepegawaian ini mengatakan, kemungkinan besar uang makan tersebut dianggarkan oleh Dewan pada APBD 2016.

Terlebih, uang makan PNS tersebut tidak menyalahi aturan yang ada. “Itu sah-sah saja. Jadi bisa saja nanti diusulkan di anggaran 2016,” ujarnya.

Erfanto linangkung

Berita Lainnya...