Edisi 05-10-2015
Nilai Kebangsaan Perlu Direkonstruksi


YOGYAKARTA – Nilai moral dan kebangsaan masyarakat Indonesia masa kini dinilai semakin terkikis. Hal itu menjadi penyebab munculnya persoalan kebangsaan.

Karenanya, masyarakat Indonesia dinilai perlu melakukan rekonstruksi nilai-nilai moral dan kebangsaan yang dimilikinya masing-masing. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam kuliah umum Mahasiswa Baru 2015/2016 Pascasarjana UMY, kemarin.

Menurut Haedar, masyarakat Indonesia saat ini banyak yang telah meninggalkan nilai-nilai kebaikan. ”Padahal untuk menjadi negara yang maju dan berdaulat, Indonesia membutuhkan orang-orang yang memiliki nilai moral dan kebangsaan yang tinggi. Tak hanya itu, Indonesia juga merupakan bangsa yang seharusnya dibangun dengan ilmu dan moral,” ujarnya.

Haedar menuturkan, hilangnya nilai kebangsaan dan moral masyarakat Indonesia tersebut dapat dibuktikan dari banyaknya kasus politik uang, partai-partai politik yang hanya mementingkan kelompoknya, sistem politik liberal yang sudah merasuk ke tubuh bangsa Indonesia, bahkan sistem ekonomi yang sudah liberal pula. Menurutnya, perekonomian Indonesia yang neoliberal itulah yang membuat kekayaan Indonesia justru lebih banyak dikuasai asing.

”Bukan hanya dari sisi politik dan ekonomi saja. Sisi budaya Indonesia pun hampir tidak memiliki wajahnya lagi. Ini tampak dari sifat masyarakat kita yang semakin hedonis, pragmatis, dan materialistis. Sifat hedonis inilah yang akan memupuskan rasa kebangsaan kita dan malasnya kita untuk meningkatkan ilmu pengetahuan,” katanya. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMY ini juga mengungkapkan, untuk dapat melakukan rekonstruksi ulang moral bangsa, perlu dilakukan lima poin penting.

Pertama, bangsa Indonesia harus menjadikan agama sebagai sumber kehidupan. Kedua, pendidikan harus menjadi institusi pencerahan. Lembaga pendidikan bukan sekadar pabrik tapi benar-benar mencetak pegiat ilmu yang memilikikarakteryangmandiri, cerdas, dan bertanggung jawab. ”Poin ketigaialah perlu kepemimpinan reformatif. Keempat, membangun institusi publik yang reformatif. Kelima, membangun keadaban publik. Dengan semua itu, kita dapat merekonstruksi tidak hanya politik, tapi juga sisi ekonomi dan budaya bangsa,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pascasarjana UMY Achmad Nurmandi mengatakan, kegiatan yang tergolong orientasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman awal bagi para mahasiswa baru tentang dunia pendidikan di tingkat pascasarjana. “Salah satu kompetensi standar gelar Master memang dapat bekerja sama dalam organisasi, apalagi rata-rata mahasiswa pascasarjana juga sudah bekerja. Harapannya, setelah lulus nanti mereka tidak hanya unggul di akademik, tapi juga bisa bekerja sama dengan orang lain,” katanya.

Nurmandi menambahkan, masa orientasi tersebut juga menjelaskan pada mahasiswa pascasarjana untuk mampu menulis karya ilmiah dan memublikasikannya di jurnaljurnal, baik nasional maupun internasional.

Ratih keswara

Berita Lainnya...