Edisi 05-10-2015
Toko Waralaba Diminta Taat Aturan


SLEMAN– Sebanyak 89 dari 180 toko waralaba di Kabupaten Sleman melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 18/2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pelanggar perda ini masih diberi kesempatan hingga Desember.

Penjabat Bupati Sleman Gatot Saptadi mengakui, di Sleman banyak toko waralaba yang melanggar aturan. Namun bukan berarti membiarkan hal tersebut. Sebagai upaya untuk penertiban, selain melakukan pendataan ulang, juga akan melakukan penertiban bagi yang melanggar ketentuan.

Untuk itu, saat ini sedang menyusun regulasi dan kebijakan untuk kepentingan tersebut. “Meski sudah ada perda yang mengatur, namun kami tetap perlu payung hukum untuk penertiban, baik yang menyangkut soal izin maupun hal-hal teknis lainnya,” ungkap Gatot, kemarin. Gatot menjelaskan, penertiban ini penting. Sebab, jika tidak segera ada tindakan, tidak menutup kemungkinan, wilayah Sleman nantinya akan menjadi hutan toko waralaba. Karena itu, payung hukum penertiban sangat diperlukan.

Sehingga saat melakukan penertiban nanti sudah ada koridor dan acuan yang pasti. Bukan hanya melarang, namun tidak ada dasar hukumnya. “Regulasi dan proses eksekusi perlu dibenahi. Bukan menciptakan regulasi baru, melainkan lebih pada penyempurnaan. Jadi akan lebih rigid, seperti kuota dan jarak. Jarak satu kilometer itu hitungannya bagaimana dan kalau jalannya kelok-kelok bagaimana hitungannya. Itu yang akan ditata,” paparnya.

Namun begitu, untuk toko waralaba yang sekarang diketahui jaraknya kurang dari satu kilometer dari pasar tradisional tetap harus memindah lokasinya hingga jaraknya sesuai dengan aturan. Untuk pemindahan sendiri, diberikan batas waktu hingga akhir Desember. Jika sampai bulan itu tetap tidak dipindah, maka toko waralaba itu langsung akan ditutup. “Sedangkan bagi toko waralaba belum ada izin, masih diberi waktu satu tahun untuk mengurus kelengkapan izin. Namun, bila setelah batas itu tetap tidak bisa melengkapi, tetap akan kami tutup paksa. Termasuk toko waralaba siluman (ganti nama),” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Sleman Inoki Azmi Purnomo mengingatkan kepada pemkab untuk penertiban toko waralaba yang melanggar aturan. Bukan hanya janji namun tidak ada bukti. Untuk itu, perlu adanya pengawasan dari semua pihak. Sehingga, jika ada yang tidak sesuai dengan aturan segera dapat diketahui dan bagi yang melanggar dapat ditindak. “Kami hanya mengingatkan, waktu penertiban hanya sampai Desember,” kata politikus PAN itu.

Anggota Komisi A DPRD Sleman Andreas Purwanto mengatakan, pada dasarnya mengapresiasi terhadap sikap pemkab yang akan melakukan penertiban toko waralaba yang melanggar aturan. Namun, toleransi waktu satu tahun bagi yang belum memiliki izin dinilai terlalu lama.

Apalagi pelanggaran itu sudah sejak lama. Seharusnya langsung ditutup paksa, bukan diawali lagi dengan peringatan bertahap. “Ini yang mestinya dilakukan harus segera ditindak,” tandasnya.

Priyo setyawan

Berita Lainnya...