Edisi 05-10-2015
Mobil Dinas Hilang Kok Tidak Lapor?


PANGKALAN BALAI - Inspektorat Kabupaten Banyuasin belum bisa memproses kasus hilangnya mobil dinas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Harobin Mustofa.

Sebab hingga kini laporan ke ja - dian tersebut belum diterima. “Seingat saya, sejak dipercaya menjadi pelaksana tugas (Plt), laporannya belum ada,” ungkap Plt Kepala Inspektorat Kabu pa - ten (Irkab) Banyuasin, Sutri s - no, akhir pekan lalu. Dari informasi yang diper - oleh KORAN SINDO PALEM - BANG, mobil dinas BPMPD Ka - bupaten Banyuasin jenis Mi t su - bishi Triton warna merah de ng - an nomor polisi BG 8888 JZ diduga hilang saat di parkir di ha laman rumah pribadi Haro - bin Mustofa, pertengahan Se p - tember lalu.

“Karena belum ada laporan, kita tidak tahu bagaimana kro - no logi dan waktu kejadiannya. Kalaupun peristiwa itu sudah dilaporkan kepada Irkab yang lama, saya pasti tahu. Sebab kebetulan BPMPD berada di bawah kewenangan saya (In - spek tur Pembantu II),” jelasnya. Karena itu, dia mengimbau kepada yang bersangkutan agar segera melaporkan kejadian ter sebut kepada pihaknya de - ng an disertai bukti laporan ke - po lisian, sesuai mekanisme yang berlaku.

“Setelah ada laporan, baru tim kita bisa melakukan pe me - riksaan dan meminta kete ra ngan kepada yang bersangkutan sebelum diserahkan kepada Majelis Penilai Tuntutan Per - ben daharaan Ganti Rugi (MP - TPGR). Sidangnya nanti akan dilaksanakan di Dinas Pen da - patan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Ba - nyuasin,” paparnya. Setelah sidang, barulah M - PT PGR bisa memutuskan san k - si apa yang harus diterima oleh yang bersangkutan, termasuk dalam penetapan ganti rugi.

“Sebagai penanggung jawab aset daerah, yang bersangkutan harus bertanggung jawab se - nilai aset tersebut. Misalnya, mo tor tahun 2014 dengan me - rek tertentu dan berdasarkan penaksiran majelis penilai ber - nilai Rp10 juta, maka yang ber - sangkutan harus membayar sesuai taksiran tersebut. Tapi bisa saja yang bersangkutan me - ngajukan keberatan,” ujarnya. Mengenai apakah yang ber - sangkutan harus membayar se - ca ra tunai, mencicil atau cara lainnya, sangat tergantung ha sil keputusan majelis.

“Setelah di - panggil, yangbersangkutanakan diperiksa, di BAP, dicari saksi dan kemudi an mengikuti sidang. Hasilnya akan langsung dila por - kan kepa da bupati,” terangnya. Sementara itu, Kepala DP - PKAD Banyuasin Subagyo AK menegaskan, persoalan hilang - nya kendaraan dinas murni men jadi tanggung jawab dari instansi terkait. Terutama me - ngenai masalah ganti rugi te r - ha dap asset daerah tersebut. “Tapi dalam ganti rugi itu, mereka juga berhak membayar dengan mencicil. Instansi itu juga berhak mengajukan ke be - ra tan kepada MPTPGR. Misal - nya kebijakan dari majelis ganti rugi bisa dilakukan dengan me - motong separuh gaji pen an g - gung jawab aset dalam setiap bulannya,” urainya.

Meskipun begitu, mantan Kepala Irkab Banyuasin ini me - nyatakan, sesuai aturan yang berlaku, proses ganti rugi harus dilakukan dan wajib dise le sai - kan segera. Karena kejadian tersebut berlangsung di 2015, maka proses ganti rugi harus selesai pada 2015 ini juga. Sebelumnya, Kepala BP M - PD Banyuasin Harobin Mustofa mengakui jika dia telah kehilangan mobil dinas di halaman depan rumahnya.

Meski de-mikian, Harobin enggan me ne - rang kan lebih lanjut mengenai kronologi hilangnya mobil dinas yang dibawah tanggung jawabnya itu. “Ya namanya juga musibah. Tapi kita sudah melaporkan ke - ja dian itu dan juga mengajukan klaim kepada pihak asuransi,” akunya saat ditemui usai pel an - tikan pengurus Pusat Studi Desa Indonesia (PSDI) Banyu - asin di Auditorium Pemkab Ba - nyuasin, Kamis (1/10).

Yopie cipta raharja

Berita Lainnya...