Edisi 05-10-2015
Paslon Rata-rata Miliki 10 Akun Medsos


Di tahun politik seperti sekarang ini, hampir seluruh media sosial (medsos) dimanfaatkan para pasangan calon (paslon) kepala daerah untuk meraih dukungan rakyat sebanyak-banyaknya.

Seperti halnya di Sukabumi, hampir seluruh paslon yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukabumi pun memanfaatkan medsos untuk menggalang dukungan rakyat dan menyampaikan visi misi ataupun gagasannya. Bahkan, setiap paslon, ratarata kini memiliki 10 akun medsos, di antaranya akun Twitter ataupun Facebook.

Apalagi, medsos pun kini bukan lagi sekadar sarana bagi netizen untuk mempererat pertemanan melalui percakapan, namun banyak juga diwarnai isu-isu politik. Melalui medsos, netizen bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan memproduksi konten. Bahkan, medsos terbukti berhasil merebut hati netizen dalam memenuhi kebutuhannya akan informasi maupun berkomunikasi.

Ketika calon pemilih yang disasar berusia antara 17 hingga 30 tahun, para paslon menilai medsos sebagai sarana yang tepat untuk menggalan du kung - an dari mereka. Terlebih, dengan dibatasinya alat peraga kam - panye (APK) oleh Komisi Pemi - lih an Umum (KPU), sosialisasi lewat medsos pun tentunya dinilai sebagai jurus jitu. Kini, keramaian ide, gagasan, dan visi-misi terasa mulai berpindah ke ruangruang maya. Diskusi, perdebatan, bahkan saling tuduh secara frontal begitu bebas terjadi di berbagai medsos. Apalagi, berkampanye lewat medsos, anggarannya tak sebesar berkampanye lewat media luar ruang seperti baligho dan reklame.

“Berkampanye melalui medsos tidak bisa dibendung. Sebab membuat akun medsos mudah dan banyak pula penggunanya. Aturan pembatasan oleh KPU pun tidak akan terlalu berperan dalam mencegah kampanye di medsos,” ungkap pemerhati politik Asep Deni kepada KORAN SINDO, kemarin. Meskipun, lanjut dia, kebebasan berkampanye melalui medsos kini sedikit terkekang setelah adanya aturan pembatasan penggunaan akun medsos yang dikeluarkan KPU.

“Bagi paslon memang terkekang, tapi bagi orang yang tidak punya kepentingan politik, masih bebas untuk memposting paslon jagoannya,” imbuhnya. Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Dede Haryadi mengatakan, kampanye di medsos kini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7/2015. Dalam aturan itu, kata Dede, paslon hanya diperbolehkan berkampanye menggunakan akun yang terdata di KPU. “Selain yang didaftar bisa dibilang ilegal,” tegasnya.

Dengan menyerahkan data medsos kepada KPU, data tersebut nantinya menjadi acuan bagi Panwaslu Kabupaten Sukabumi untuk memantau kegiatan kampanye mereka di medsos tersebut.

Fajar Sidik Supriadi
Kabupaten Sukabumi

Berita Lainnya...