Edisi 22-11-2015
Penahanan Tersangka Tunggu Audit BPKP


SURABAYA– Meski penyidikan dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) di MI Al-Hidayah Surabaya oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sudah berjalan setahun, tersangka atas kasus ini belum juga ditahan.

Lambatnya kasus tersebut lantaran masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan jumlah kerugian negara. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak Bayu Setyo Pramono mengatakan hasil audit BPKP sangat penting untuk menguatkan bukti-bukti terjadinya tindak pidana korupsi saat nanti di sidangkan.

”Jika sudah ada hasil audit BPKP maka bisa dilakukan penahanan. Sebab, penahanan itu kan ada batas waktunya. Kalau kita tahan kemudian audit belum selesai dan batas waktu penahanan habis, kan ya sia-sia. Mending kita tunggu hasil BPKP,” kata Bayu. Disinggung terkait penambahan tersangka, mantan Kasi Intel Kejari Tuban ini mengaku untuk sementara ini tersangkanya masih satu yakni Kepala MI Al Hidayah berinisial M.

Pihaknya tak memungkiri jika nantinya ada kemungkinan ditetapkannya tersangkabaru.”Kamifokus pemenuhan dokumen yang dibutuhkan BPKP,” ucapnya. Beberapa waktu lalu penyidik sudah ekspose di BPKP Jatim. Dari ekspose ini diketahui masih ada dokumen-dokumen yang diperlukan BPKP untuk menyempurnakan perhi-tungan kerugian negara kasus ini.

Sebenarnya untuk penghitungan kerugian negara yang terjadi akibat potongan bisa dilakukan sendiri. Namun untuk penghitungan anggaran pengadaan masih membutuhkan bantuan dari BPKP. Selain meminta bantuan BPKP, Bayu mengaku langsung mengecek penyaluran dana ini.

Bayu pernah melakukan pengecekan sampai di Lamongan. Tujuannya untuk memastikan pembelian mebeler di Koperasi salah satu pesantren di Lamongan. Sebenarnya penyidikan kasus ini sudah selesai. Sementara itu, Kasi Intel Kejari Tanjung Perak Siju menambahkan, terkait dengan perhitungankerugiannegara memang dibutuhkan audit BPKP.

”Memang masalah penyidikan kan kewenangan Pidsus,” ucapnya. Untuk diketahui, dana BOS dari Kementerian Agama yang diduga diselewengkan itu mengalir ke MI Al-Hidayah pada 2013 dan 2014. Rinciannya, 2013 lalu MI Al Hidayah menerima BOS Rp511.560.000 juta. Kemudian, 2014 dana cair Rp535.960.000 juta. Adapun bantuan dana Bopda diterima MI Al-Hidayah senilai Rp284 juta pada 2013. Dana Bopda cair lagi 2014 dengan nilai yang sama.

Lutfi yuhandi

Berita Lainnya...