Edisi 22-11-2015
UMK Ring 1 di Atas Rp3 juta


SURABAYA- Gubernur Jawa Timur Soekarwo Sabtu (21/10) dini hari resmi menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk 38 kabupaten/kota yang berlaku 1 Januari 2016.

Penetapan UMP itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68/2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2016 tertanggal 20 November 2015. UMK tertinggi Kota Surabaya sebesar Rp3.045.000. Disusul empat daerah di ring satu, yaitu Kabupaten Gresik Rp3.042.500, Kabupaten Sidoarjo Rp3.040.000, Kabupaten Pasuruan Rp3.037.500, dan Kabupaten Mojokerto Rp3.030.000.

Adapun nilai terendah adalah Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Magetan masing- masing sebesar Rp1.283.000. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jatim Sukardo menjelaskan, penetapan UMK mengalami kenaikan 11,5% dari tahun sebelumnya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

”Seluruh daerah hitunghitungannya sama, yaitu dikali 11,5% kemudian hasilnya dibulatkan di pecahan terakhir,” ujarnya kemarin. UMK kali ini, khususnya daerah di luar ring satu, sudah berjalan sesuai usulan dewan pengupahan yang disepakati oleh bupati/wali kota masingmasing.

Peraturan Gubernur ditandatangani setelah dilakukan berbagai diskusi, mendengarkan masukan dari sejumlah pihak, termasuk Apindo, serikat pekerja, dan lainnya. ”Tadi sudah diskusi panjang lebar dengan Pak Gubernur. Sudah ada kesepakatan, dan beliau sudah menghubungi Ketua Apindo Jawa Timur,” ucapnya.

Gubernur Soekarwo menegaskan, penetapan UMK 2016 mekanismenya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. ”Kami sudah konsultasikan dengan pemerintah pusat dan tetap mekanismenya sesuai PP Nomor 78/ 2015,” ujarnya. Di lain pihak, berbagai elemen buruh di Jatim menerima hasil penetapan UMK 2016.

Mereka menerima hasil tersebut, tapi bukan berarti mene-rima formula sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim Sunandar mengatakan, dengan diterbitkannya nilai UMK 2016 KSPI akan membatalkan rencana unjuk rasa besar-besaran yang akan dilakukan hari ini.

”Kami sudah koordinasi dan sosialisasikan ke semua koordinator lapangan tentang hasil kesepakatan,” ucapnya. Dia mengakui, untuk penetapan UMK 2016, Gubernur Jatim Soekarwo tidak bisa memutuskan sendiri karena harus mengikuti aturan pemerintah pusat dengan peraturan yang sudah tertuang.

Diterimanya besaran nilai UMK dibandingkan dari tuntutan semula, kata dia, juga karena kondisi dan fakta di lapangan yang memang saat ini ada beberapa hal menjadi pertimbangan. Kendati menerima dengan berbagai pertimbangan, lanjut Sunandar, upaya buruh se- Indonesia untuk mengevaluasi PP Pengupahan tetap tak terbendung, antara lain dengan mengajukan peninjauan kembali dari segi hukum.

Di sisi lain, KSPI berharap upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) bagi daerah yang belum disepakati harus sudah tertuang dan diharapkan memuaskan buruh sektoral. ”Ini yang sekarang kami perjuangkan, yakni upah sektoral benar-benar manusiawi dan asas keadilan menjadi nomor satu,” katanya.

Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya Murpin J Sembiring menilai, penetapan UMK tidak luput dari kebijakan Kementerian Tenaga Kerja yang menyebut kenaikan berdasar pertumbuhan ekonomi dan inflasi. ”Soal kebijakan ini ternyata Kementerian Tenaga Kerja belum berkonsultasi dengan DPR, yakni Komisi IX,” kata Murpin.

Murpin, yang juga Rektor Universitas Widya Kartika (Uwika) Surabaya menilai kenaikan upah buruh tidak menjamin meningkatnya daya beli. Pasalnya, inflasiselaludiatas kenaikan upah. Lemahnya daya beli juga berlaku bagi karyawan dengan kenaikan gaji yang tidak sebanding dengan kenaikan harga di luar dan inflasi.

Celakanya, penyesuaian gaji karyawan jauh lebih kecil dibanding kenaikan upah buruh yang selalu signifikan. Singkatnya, gaji karyawan berlatar belakang pendidikan sarjana tidak jauh beda dengan upah buruh dengan latar belakang pendidikan bukan sarjana.

”Di Jatim, Surabaya khususnya, minat investor untuk masuk terbilang rendah. Penyebabnya bukan saja aksi demo buruh, tapi rumitnya perizinan, pungli, ketidakpastian aturan, hukum, dan lainnya,” ungkapnya. Investor yang masuk selalu dihadapkan prosedur tidak efisien. Misalnya investor yang masuk ke SIER (Surabaya Industry Estate Rungkut) harusnya bisa langsung jalan, action .

”Faktanya harus urus listrik sendiri, IMB, perizinan lain sendiri. Harusnya yang urus semua itu PT SIER, jadi pengusaha masuk dan langsung action ,” keluhnya. Sementara itu, Pemerintah Kota Kediri bersiap melakukan sosialisasi terkait dengan keputusan Gubernur Jatim untuk UMK) 2016 yang ditetapkan sebesar Rp1.494.000.

”Secara resmi kami belum dapat tembusan untuk keputusan UMK 2016, dan biasanya akhir November. Setelah semua turun, kami akan bersiap sosialisasi,” kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Kediri Dewi Sartika. Dia mengatakan, sosialisasi itu akan diberikan pada seluruh pengusaha di Kota Kediri dan ia berharap para pengusaha juga mematuhi aturan pemberian UMK yang baru itu.

Namun, mereka bisa mengajukan surat keberatan jika merasa tidak mampu memberikan upah sesuai dengan aturan. Disebutkannya, selama 2015 tidak ada perusahaan yang mengajukan surat keberatan terkait dengan pemberian UMK tersebut. Pada 2015, UMK Kota Kediri diputuskan sebesar Rp1.339.750.

Dia mengakui, kemungkinan ada perusahaan yang tidak membayar upah pekerjanya sesuai dengan UMK yang berlaku, namun karena sudah ada kesepakatan antara pengelola usaha dengan pekerja, pemerintah pun juga tidak bisa turun tangan. ”Yang merasa tidak mampu bisa mengajukan surat permohonan. Namun, jika sudah tidak ada masalah antara pengusaha dengan karyawan, kami tidak bisa terlibat.

Tugas kami hanya sebagai penengah” ujarnya. Dewi menegaskan, keputusan Gubernur Jatim tentang UMK itu sudah final. Walaupun pemerintah kota sudah melakukan survei kehidupan layak (KHL), di mana dalam KHL menemukan angka layak yaitu Rp1.510.665, namun karena sudah ada keputusan dari Gubernur Jatim, pemerintah kota hanya mengikuti saja.

Di Kota Kediri, jumlah perusahaan yang terdata sekitar 420 perusahaan, baik menengah maupun sudah besar dengan jumlah karyawan yang mencapai ratusan bahkan ribuan orang. Hal yang sama juga akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Kediri. Gubernur Jatim sudah memutuskan UMK 2016 di Kabupaten Kediri sebesar Rp1.456.000.

UMK di kabupaten ini terus mengalami kenaikan setiap tahun, dimana UMK 2015 Rp1.305.250 dan UMK 2014 Rp1.135.000. ”Keputusan UMK 2016 ini lebih tinggi dari pengajuan kami. Gubernur Jatim membulatkan pengajuan kami, di mana kami usulkan saat itu Rp1.455.500,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkab Kediri Haris.

Di sisi lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Madiun Suyoto mengatakan, ada 20% perusahaan di wilayahnya yang belum menerapkan pemberian gaji sesuai UMK 2015 sebesar Rp1.250.000. Berdasarkan data, jumlah perusahaan yang ada di wilayahnya mencapai 332 perusahaan, baik perusahaan berskala kecil, sedang, maupun besar.

”Dari sejumlah 332 perusahaan tersebut, 80% sudah menggaji karyawan sesuai UMK Madiun 2015 dan sisanya belum,” ujar Suyoto. Menurut dia, perusahaan yang masih membayar upah atau gaji di bawah UMK berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per bulan, umumnya usaha kecil seperti pertokoan.

”Disnakersos tidak dapat berbuat banyak karena sebelumnya sudah ada perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan bersangkutan. Kalau kita paksakan, daripada mereka tutup lebih baik pokoknya jalan dan pekerja juga tidak menuntut,” katanya.

Soeprayitno/ant

Berita Lainnya...