Edisi 22-11-2015
3 Sekda Pimpin Daerah hingga Pilkada


MEDAN – Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 14 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) tinggal setengah bulan lagi. Namun, hingga saat ini masih ada tiga daerah penyelenggara pilkada belum memiliki pemimpin definitif.

Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Kabupaten Simalungun, dan Kota Pematangsiantar. Ketiga daerah tersebut diprediksi hanya akan dipimpin oleh sekretaris daerah (sekda) hingga pilkada serentak digelar pada 9 Desember mendatang.

Untuk Kota Pematangsiantar sebelumnya sudah ditunjuk Kepala Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Sumut Eddy Syofian sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Pematangsiantar. Namun karena saat ini Eddy sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), Pemprov Sumut kembali mengusulkan Pj Wali Kota yang baru kepada Kementerian Dalam Negeri (Negeri).

“Meski belum ada pemimpin definitif tapi itu tidak masalah karena kan sudah ada sekda sebagai pelaksana harian (Plh) yang melaksanakan tugas wali kota dan bupati,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi di Medan, Sabtu (21/11). Menurut Erry, meskipun ketiga daerah itu dipimpin oleh sekda, hal itu tidak akan mengganggu roda pemerintahan.

Erry optimistis ketiga sekda tersebut mampu menjaga stabilitas keamanan, netralitas pegawai negeri sipil (PNS), dan menyelenggarakan pilkada dengan baik. Meski demikian, Erry tetap mengharapkan agar surat keputusan (SK) Pj kepala daerah untuk tiga daerah ini bisa tetap diteken Mendagri Tjahjo Kumolo sebelum pilkada serentak digelar.

Jika Pemprov Sumut menerima SK tersebut, ketiga Pj kepala daerah segera dilantik. Namun kalau sampai pilkada SK belum juga dikeluarkan, ketiga daerah tetap dipimpin oleh sekda sebagai Plh bupati dan wali kota. “Pemprov Sumut sudah mengusulkan masing-masing tiga nama untuk satu daerah.

Yang menentukan kan bukan saya, tapi Mendagri,” papar Erry. Menanggapi hal ini, pengamat pemerintahan dari Universitas Sumatera Utara (USU) Agus Suryadi mengatakan, jika sekda menjalankan tugas wali kota maupun bupati, itu memang tidak ada masalah dengan regulasi. Namun, dia menilai roda pemerintahan tidak bisa berjalan dengan optimal.

“Belum lagi akan muncul keraguan yang berkaitan dengan netralitas PNS dalam penyelenggaraan pilkada nanti,” kata Agus. Apalagi jika calon bupati ataupun wali kotanya merupakan petahana maka kecurigaan kalau sekda merupakan bagian dari calon petahana itu akan berembus ketika pilkada digelar.

Karena itu, harus tetap ada Pj kepala daerah dari pejabat eselon dua Pemprov Sumut yang ditunjuk untuk meminimalisasi keraguan dan menjaga netralitas PNS. Menurut Agus, akan lebih baik jika Mendagri menetapkan Pj untuk tiga daerah ini sebelum pilkada serentak digelar. Belum lagi nanti usai pilkada tahapannya masih panjang, akan ada perhitungan suara, penetapan pemenang, hingga pelantikan.

“Kalau hasil pilkadatidak bermasalah atau tidak ada tuntutan ke MK, tahapan pilkada baru bisa selesai sampai Maret 2016. Belum lagi kalau ada tuntutan ke MK, prosesnya bisa lebih lama lagi. Makanya, Pj itu harus tetap ditunjuk,” papar Agus.

Pertimbangan lain, kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjelang akhir tahun perlu digenjot. Terutama untuk realisasi anggaran 2015, pengusulan anggaran 2016. “Masih banyak pekerjaan rumah. Kalau hanya dipimpin oleh sekda, tentu roda pemerintahan itu tidak optimal,” kata Agus.

Lia anggia nasution

Berita Lainnya...