Edisi 22-11-2015
Penanganan PMKS Sedot Rp125 Miliar


SEMARANG - Pemerintah provinsi Jawa Tengah akan menggelontorkan anggaran untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada 2016 sebesar Rp125 miliar.

Alokasi itu prosesntasenya sebanyak 40% dari anggaran pembangunan bidang sosial sebanyak Rp315,38 miliar. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, anggaran itu akan digunakan untuk pemberdayaan warga fakir miskin. “Masih banyak wilayah yang merupakan kantong kemiskinan di provinsi Jateng,” katanya di Semarang, kemarin.

Saat ini, lanjut Ganjar, jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) di Jateng baru 573 orang, atausatuorangpada setiap kecamatan. Memang jumlah itu belum mencukupi. Karenanya, Pemprov Jateng akan memberdayakansumberdaya lain, seperti karang taruna, pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, Tagana, maupun lembaga kesejahteraaan sosial dan pekerja sosial profesional.

Menurut dia, menyelenggarakan kesejahteraan sosial menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Berdasarkan data Dinas Sosial Jawa Tengah, jumlah PMKS pada 2015 sebesar 5,016 juta orang atau 15,08% dari total jumlah penduduk di Jateng.

Jumlah itu di antaranya terdiri dari jumlah kemiskinan yang mencapai 4,468 juta jiwa, kecacatan sebesar 177.000 orang, keterlantaran 234.000 orang, korban bencana 70.000 orang, dan keterpencilan 5.000 orang. Anggota komisi B DPRD Jateng, M Iskhak menambahkan, permasalahan sosial di Jateng cukup kompleks.

Setidaknya bisa dilihat dari jumlah PMKS yang pada 2015 mencapai 5,016 juta orang atau 15,08% dari total jumlah penduduk di Jateng. “Melihat data itu menunjukkan bahwa masalah sosial di Jateng masuk kategori cukup kritis,” paparnya. Anggota DPRD Jateng lainnya, Hartinah menyatakan bahwa pihaknya meminta kepada pemerintah agar pendataan PMKS dilakukan secara berkala.

Sehingga pemerintah daerah memiliki data yangvaliddalampenyelenggaraan kesejahteraansosial.“Untukmenjaga validitas data, setiap desa/kelurahan diwajibkan menyerahkan data PMKS dengan dilampiri data dari RT dan RW,” katanya. Menurutdia, pemerintahdaerah harus memiliki target jangka pendek dalam penyelenggaraan sosial. Tanpa adanya target, maka sulit mengukur tingkat keberhasilan penylenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah.

Amin fauzi




Berita Lainnya...