Edisi 22-11-2015
Upah Buruh Rentan Tak Dipatuhi


SEMARANG - Penetapan upah minimum kabupaten/ kota (UMK) 2016 di Jateng rentan tidak dipatuhi semua perusahaan. Selain pengawasan yang belum maksimal, muncul pertentangan sebelum UMK 2016 ditetapkan dengan surat keputusan gubernur Jateng No 560/- 66/2015, Jumat (20/11) malam.

Penetapan UMK 2016 tidak sepenuhnya menggunakan PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Mayoritas kabupaten/- kota masih menggunakan Peraturan Gubernur tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Di Jateng rata-rata UMK 2016 senilai Rp1.421.577. Sementara kenaikan rata-rata sebesar Rp197.058.

“Ketidakpatuhan itu yang menjadi kekhawatiran kita. Pada kenyataannya tidak semua penyedia kerja membayarkan upah buruhnya sesuai dengan UMK. Padahal juga tidak mengajukan mekanisme penangguhan,” kata Ketua Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Jateng Nanang Setyono kemarin.

Menurutnya, masih banyak perusahaan yang memberikan upah di bawah KHL, terutama yang skalanya kecil. “Kalau yang industri kecil itu yang patuh dalam memberikan upah hanya sekitar 60%,” ujarnya. Nanang menilai meskipun pemerintah daerah punya tenaga pengawas, masih banyak yang belum efektif.

Perusahaan yang tidak membayarkan upah pekerjanya sesuai UMK tidak diberikan sanksi yang tegas. “Karena itu, kita meminta kepada pemerintah agar kebijakan UMK 2016 bisa diberlakukan secara tegas. Kalau ada perusahaan yang masih bisa memberikan gaji sesuai dengan UMK diminta agar di sanksi,” ucapnya.

Apalagi angka UMK 2016 yang telah ditetapkan dinilai belum ideal karena belum sesuai dengan kebutuhan nyata para buruh selama setahun ke depan. “UMK yang ada di Jateng masih lebih rendah dibandingkan provinsi lain di Jawa,” kata Nanang. Menurut Nanang, rendahnya nominal UMK di Jateng itu disebabkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) belum dijadikan acuan kuat dalam penetapan UMK.

Justru yang sering terjadi hasil survei KHL masih dinegosiasikan. Meski nominal UMK 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelum-nya, menurut Nanang kenaikannya tidak sesuai dengan kebutuhan hidup buruh. Sebab, harga-harga kebutuhan semakin meningkat. Apalagi UMK itu diterapkan pada 2016. Sehingga diperkirakan sulit memenuhi kebutuhan buruh di Jateng.

Dia mencontohkan nominal UMK 2016 di Kota Semarang telah ditetapkan Rp1,9 juta. Padahal berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup layak mencapai sekitar Rp2,5 juta. “Nominal yang telah ditetapkan itu untuk buruh lajang saja masih kurang, apalagi untuk buruh yang sudah berumah tangga,” kata Nanang.

UMK itu diperuntukkan bagi pekerja lajang dan satu tahun kerja, tapi banyak perusahaan yang memberikan UMK kepada buruhnya secara merata, baik yang sudah berumah tangga maupun yang lebih dari setahun. “Jelas sulit untuk kebutuhan rumah tangga, baik untuk pendidikan anak, biaya transportasi, maupun membeli rumah,” ungkapnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Frans Kongi mengakui sejumlah perusahaan merasa keberatan jika UMK menggunakan pergub. “Kebanyakan perusahaan perkebunan. Namun kalau mereka (perusahaan) tidak bisa menerima, dapat mengajukan penangguhan pembayaran sesuai UMK ini,” ucapnya.

Batas pengajuan penangguhan UMK adalah 10 hari sebelum tahun berganti. Sementara batas penetapan UMK adalah 40 hari sebelum tahun berganti. Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan setiap tahun tim pengawas terus melakukan pemantauan terkait dengan upah maupun hak-hak yang harus diberikan kepada buruh.

Dia mengaku tidak keberatan jika nantinya UMK 2016 yang ditetapkan mendapat reaksi dari para pengusaha berupa pengajuan penangguhan. “Itu kan hak mereka (perusahaan), apabila dirasa memberatkan. Jadi bisa mengajukan keberatan. Tapi nanti ada syaratnya, kita menurunkan tim terus kemudian dicek.

Begitu kita terima dia bisa mundur satu tahun kok ,” tandasnya. Menurut Ganjar, UMK 2016 itu ditetapkan melalui prosedur yang ada, baik melalui survei, masukan dari berbagai pihak, maupun konsultasi dengan berbagai instansi selama kurang lebih dua bulan. Sehingga UMK 2016 yang ditetapkan dengan formulasi Pergub tentang KHL itu sebagai masa transisi. Sebab, pada tahun berikutnya direncanakan akan menggunakan formulasi yang ada dalam PP Pengupahan.

Amin fauzi/ muh slamet

Berita Lainnya...