Edisi 22-11-2015
Sultan Ingin Perpanjangan Breakwater Dikaji Ulang


YOGYAKARTA – Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto Kulonprogo molor. Proses pengerukan pasir agar pintu masuk pelabuhan lebih dalam berjalan lambat.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengungkapkan, memperpanjang breakwater atau pemecah ombak di sisi luar pelabuhan dianggap tidak ideal. Perpanjangan breakwater tetap akan terus membawa pasir yang membuat pendangkalan sehingga kapal tidak masuk pelabuhan.

“Otomatis akan terus mengeruk,” ujarnya di DPRD DIY kemarin. Menurut Sultan, lebih baik perpanjangan breakwater tidak dilakukan. Agar pasir tidak masuk area pelabuhan, lebih baik memasangi jaring seperti yang diterapkan Korea Selatan. “Di Korea punya teknologi, memasang jaring. Nanti jaring penuh pasir, lalu jaring itu diangkat,” ucapnya.

Raja Keraton Yogyakarta ini mengungkapkan, dengan teknologi pemasangan jaring ini lebih menguntungkan. Pasir yang tertangkap di jaring mengandung pasir besi sehingga bisa dijual. Selain itu, dengan pemasangan jaring membuat pasir tidak masuk area pelabuhan sehingga tidak perlu setiap dua tahun mengeruknya.

“Jadi tidak setiap dua tahun mengeruk yang biayanya Rp12 miliar. Kan lebih irit anggaran,” ujar Sultan. Seputar teknologi pemasangan jaring seperti di Korea Selatan tersebut saat ini pihaknya sedang melakukan kajian. “Bisa nggak diterapkan (di Pelabuhan Tanjung Adikarto) sehingga tidak perlu biaya besar tiap dua tahun (untuk mengeruk pasir),” katanya.

Suami GKR Hemas ini mengatakan, untuk sumber anggaran berasal dari APBD DIY. “Karena dari APBN sudah tidak bisa diandalkan. Kita dengan Dewan sudah sepakat ambil alih pembangunan pelabuhan,” tandas Sultan. Sebelumnya, Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY Suwarman mengakui tahapan pembangunan pelabuhan yang terletakdi DesaKarangwuni, Kecamatan Wates, Kulonprogo ini mengalami keterlambatan.

Namun, meski pengerukan pasir terlambat, sampai saat ini ABBD DIY belum mengeluarkan biaya. “Rekanan baru mengambil uang muka dari kesepakatan kontrak,” katanya. Molornya pengerukan pasir karena kapasitas alat pengerukan belum maksimal. Alat pengerukan yang berkapasitas 200 meter kubik per jam baru didatangkan rekanan empat hari lalu.

“Mencari kapal pengeruk berkapasitas 150-200 meter kubik sangat jarang di Indonesia,” ujarnya. Selama ini rekanan melakukan pengerukan dengan alat manual yang hanya mampu mengeruk 50 meter kubik pasir per jam. Saat ini masih ada sekitar 46.000 meter kubik pasir yang harus dikeruk. “Jika kerja kapal pengerukan itu sampai 27 Novembermampudiselesaikan maka perpanjangan tidak perlu lama,” kata Suwarman.

Ridwan anshori

Berita Lainnya...