Edisi 22-11-2015
THR PNS Bebani APBD DIY


YOGYAKARTA – Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang ditetapkan pemerintah pusat di luar gaji ke-13 membebani APBD DIY.

Sebab, THR PNS yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBN untuk PNS di lingkungan Pemda DIY hanya digelontor Rp20 miliar. Sementara kebutuhan riil yang dibutuhkan untuk THR PNS senilai Rp24 miliar. Artinya, anggaran dari pusat masih kurang Rp4 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ichsanuri mengaku kucuran anggaran belanja pegawai dari pemerintah pusat (APBN) tersebut tidak menjadi persoalan serius. Saat ini Pemda DIY masih mencermati anggaran mana yang bisa diambil untuk menutupi kekurangan anggaran THR PNS tersebut.

Rencananya, Senin (23/- 11) besok baru akan menggelar rapat untuk mendapatkan pengajuan program dan kegiatan dari masingmasing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemda DIY. Selain itu, dari program dan kegiatan itu apa saja yang diajukan tidak disetujui masing- masing komisi di DPRD DIY.

“Senin baru rapat, baru minta laporan di komisi mana saja yang programnya tidak disetujui,” kata Ihsan, panggilan Ichsanuri, kemarin. Program yang dicoret oleh DPRD DIY tersebut diharapkan alokasi anggarannya bisa untuk menutupi kekurangan anggaran Rp4 miliar untuk THR PNS.

“Katakanlah kurang Rp4 miliar bisa diambilkan dari dana tidak terduga, misalnya. Yang penting tidak menambah defisit,” ujarnya. Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan kekurangan Rp4 miliar untuk THR PNS harus diambilkan dari APBD DIY. “Kami minta TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk menjelaskan kekurangan tersebut diambilkan dari mana,” ujarnya.

Eko mengingatkan kekurangan anggaran belanja pegawai untuk THR tersebut tidak boleh mengurangi anggaran untuk pelayanan publik, seperti untuk pembangunan atau pengentasan kemiskinan. “Jangan sampai anggaran pengentasan kemiskinan dikorbankan,” katanya. Ketua Fraksi PDIP DPRD DIY ini meminta kekurangan tersebut harus diambilkan dari belanja aparatur.

Misalnya, diambilkan dari rasionalisasi atau penghematan anggaran pembangunan gedung baru Pemda DIY atau penghematan perjalanan dinas dan pengadaan mobil dinas. “Kami minta TAPD untuk mencermati anggaran- anggaran tersebut,” ucapnya.

Di sisi lain, Eko juga meminta adanya THR PNS membuat kinerja PNS juga meningkat. Pemda DIY juga harus melakukan perbaikan kinerja PNS Pemda DIY. Apalagi pada pertengahan tahun lalu, masih terdapat 60% PNS di lingkungan Pemda DIY tidak memiliki kompetensi yang disyaratkan.

Ridwan anshori


Berita Lainnya...