Edisi 22-11-2015
UMK Karawang Tertinggi di Indonesia


BANDUNG– Kabupaten Karawang menjadi daerah dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2016 tertinggi di Indonesia dengan nilai Rp3.330.505. Sementara daerah di Jabar dengan nilai UMK 2016 terendah adalah Pangandaran sebesar Rp1.324.620.

Sebagai pembanding, UMP DKI Jakarta 2016 hanya Rp3.100.000. Keputusan besaran UMK 2016 di 27 kota/kabupaten di Jabar itu di sam paikam Gubernur Jabar Ach mad Heryawan yang tertuang da lam surat keputusan Gubernur No: 561/Kep.1322-Bangsos/ 2015 di ruang Lokantara Gedung Sate, Ja lan Diponegoro, Kota Bandung ta di malam.

Aher mengatakan, penetapan UMK saat ini sebagaimana ke ten - tuan PP Nomor 78/2015 tentang Pe ngupahan yang mengikat pe - merintah provinsi dan pe me rin - tah kota/kabupaten di se lu ruh Indonesia dalam menetapkan be - saran nilai UMK 2016. Kendati de - mikian, secara bersamaan pi - haknya pun memahami atas ke be - ratan kalangan buruh atas pe n e ta - pan itu.

“Tentu saja sejak awal kami ber sedia menyam paikan kepada pe merintah pusat tentang kebe ra - tan para serikat buruh di Jabar atas penetapan niai UMK ini, tapi ba - gai manapun kami bukan pemutus ke bi jakan,” ungkap Aher. Aher menjelaskan, penetapan saat ini sebagaimana PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan yang meng haruskan 40 hari se belum me - masuki tanggal 1 Ja nuari 2016 un - tuk nilai UMK Jabar ha rus segera di - te tapkan.

“Tadi siang (kemarin), ka - mi harus ada ke putusan dan sudah harus tanda ta ngan penerapan UMK, meski ke nai kannya dibatasi PP 78 dengan ke naikan 11,5%, te ta - pi walau ba gaimanapun, Jabar khu - susnya Ka ra wang Bekasi Ka bu - paten Bekasi ma sih tertinggi di In - donesia,” ka tanya.

Aher menjelaskan, UMK yang te lah ditetapkan saat ini, untuk dae - rah tertentu Jabar masih lebih ting - gi jika dibandingkan dengan Dae - rah Khusus Ibu Kota Jakarta. Bah - kan, di Jabar tidak ada nilai UMK yang lebih rendah dari UMP (Upah minimum Provinsi) yang di jadikan sebagai batas terendah da lam pe - nentuan UMK.

“UMP itu pagar kori dor batas te rendah. Alham du - lillah tak ada yang lebih rendah dari UMP dalam pe ne tapan UMK ini yang ada sama de ngan UMP yaitu kabupaten pa ngan daran,” katanya. Ketika disinggung jika ada ke tidak puasan dari serikat bu - ruh atas penetapan UMK ini, di - ka takan Aher, pihaknya mem - persilahkan kepada serikat bu - ruh untuk mengungkapkan ke - tidakpuasannya tersebut, asal - kan sesuai dengan aturan dan tidak bertindak anarkis.

Ka re - na, menurutnya, keputusan ini telah sesuai dengan re ko men - dasi dari dewan pengupahan sen diri yang sebelumnya telah di sidangkan dengan Bu pa - ti/Wali Kota yang hasilnya di se - rah kan kepada pemerintahan pro vinsi. Sementara p e me - rintah provinsi sendiri dibatasi oleh PP 78 itu sendiri.

Lebih lanjut, Aher me ne - gaskan, adapun beberapa ka bu - paten/kota yang tidak sesuai de - ngan PP 78 dalam me re komen - dasikan kenaikan UMK ini, maka tetap nilai UMKnya akan disesuaikan dengan PP 78 de - ngan kenaikan sebesar 11,5 %. “Maka kasus kota bandung yang menaikan UMK sebesar 14% kita turunkan lagi, bogor yang 12% kita turunkan, pur - wa karta 14% kita turunkan lagi ke 11,5%,” katanya.

Disinggung soal jika ada an - ca man mogok kerja daerah, di - ka takan Aher, pihaknya ten tu - nya akan menyampaikan se - mua keluhan kepada pe me rin - tah pusat karena permasalahan ini berkaitan dengan keputusan pe merintah pusat. “Sepanjang PP tidak be ru - bah maka kita tidak mungkin me nentang sebuah keputusan yang ditandatangani oleh sim - bol negara yaitu presiden,” te - gasnya.

Disinggung bagaimana pre - diksi investasi atas di ter bit - kannya PP 78 ini, Aher mengaku be lum sampai memikirkan hal ter sebut. Namun menurut pe - ngusaha, investasi Jabar akan me ningkat. “Saya belum sam - pai ke situ kalau menurut pe - ngu saha katanya akan me ning - kat,” pungkas dia.

Nur azis

Berita Lainnya...