Edisi 07-12-2015
Baleg Belum Terima Draf RUU Contempt of Court


JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyatakan belum menerima draf dan naskah akademik Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Contempt of Court atau Penghinaan terhadap Pengadilan.

Wakil Ketua Baleg DPR Firman Subagyo mengaku kaget terkait peredaran draf RUU Contempt of Court. Memang, ungkapnya, RUU Contempt of Court masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Kalau tidak salah, seingat Firman, RUU tersebut masuk karena usulan pemerintah. Namun, hinggakemarindraf RUU itu belum diterima Baleg.

”Belum diterima. Saya belum tahu anggota atau pimpinan lain yang terima,” ungkap Firman kepada KORANSINDO kemarin. Dia belum bisa memastikan apakah draf RUU Contempt of Court yang beberapa materi isinya sudah beredar di publik itu juga berasal dari usulan Mahkamah Agung (MA) atau Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) atau DPR atau bukan. Firman mengatakan, secara umumsiapapun dan dari unsur mana pun termasuk masyarakat punya hak untuk mengusulkan sebuah RUU. Tapi, usulan tersebut perlu dirapatkan dulu di Baleg sebelum disepakati masukdandibahassecara resmidi DPR.

”Jadi, dirapatkandulu.(RUU Contempt of Court) secara resmi kita belum pernah rapat di rapat pimpinanmaupunpleno, belum,” tandasnya. Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara menduga, draf RUU Contemptof Court yang marak beredar merupakan usulan dari usulan Ikahi. Menurut dia, RUU itu bertujuanuntuk menjaga proses peradilan bebas dari segala intervensi.

Tapi, menariknya, dalampenjelasanumumnya RUU ini menyadari betul dampak dari pengaturan tersebut. Di situ disebutkan bahwa dari dimensi lain, sebenarnya eksistensi contempt of court ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, upaya menegakkan kewibawaan lembagaperadilandandisisilainnya akan menjadi bumerang bagi masyarakat.

”Atas dasar itu, ICJR menilai bahwa perumus RUU ini tidak menimbang dengan baik dan seksama seluruh akibat yang akan muncul, lebih jauh, RUU ini seakan menafikan bahwa kepercayaanpublikterhadapperadilan saat ini sangat rendah,” katanya.

Menurut ICJR, seharusnya Ikahi berfokus pada pembenahan sistem peradilan pidana, bukan malah membuat suatu usulan yang dapat memperkeruh kepercayaan publik pada proses peradilan.

Sabir laluhu