Edisi 09-01-2016
Jumlah Kecelakaan Kerja Meningkat


JAKARTA– Pemerintah menyatakan jumlah kecelakaan kerja selalu meningkat setiap tahun. Perusahaan tidak mengindahkan ribuan karyawan yang meninggal karena tidak mau membiayai kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenakerjaan (Kemenaker) Muji Handaya mengatakan, kasus kecelakaan kerja masih sangat tinggi karena perusahaan tidak mau berinvestasi pada peningkatan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja. ”Mereka (perusahaan) masih memandang K3 ini sebagai cost yang besar, bukan investasi,” katanya dalam diskusi di Kantor Kemenaker, Jakarta, kemarin.

Tingginya kasus kecelakaan kerja di beberapa sektor usaha, seperti kasus ledakan dan kebakaran di PT Mandom Indonesia, jatuhnya lift dengan korban pekerja meninggal di PT Nestlé serta kasus kebakaran di beberapa perusahaan juga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit.

Salah satu penyebab kejadian ini, kata Muji, ialah pelaksanaan dan pengawasan K3, sekaligus perilaku masyarakat industri pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang belum optimal. ”Untuk mencegah terulangnya kejadian ini, perlu ada peningkatan upaya K3 dalam mencegah kecelakaan kerja dan penyebab akibat kerja melalui kampanye K3,” imbuhnya.

Menurut dia, agar semakin banyak perusahaan waspada dengan K3, maka Kemenaker akan memberikan penghargaan bagi perusahaan yang menerapkan K3. Penghargaan bagi perusahaan yang bisa mencapai 3 juta jam kerja per tahun minim kecelakaan kerja yang akan diberi penghargaan. ”Sistem punishment and reward harus segera dilakukan. Kami telah memberikan award ke 3.176 perusahaan yang menerapkan SMK3 di 2015,” ungkapnya.

Pihaknya pada 12 Januari mendatang akan melaksanakan upacara Hari K3 yang juga dijadikan pernyataan dimulainya Bulan K3 secara serentak di seluruh Indonesia. Upacara ini akan diikuti lebih dari 1.000 orang di Kantor Kemenaker. Dikatakan Muji, K3 penting diperingati tahun ini karena adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Bagaimanapun situasinya, perdagangan bebas memberi peluang yang baik agar implementasi K3 lebih diterapkan lagi di Indonesia.

Sebab perdagangan bebas pun menekankan K3 pada segala aspek, baik untuk sisi ekspor impornya. Kemenaker juga mendekati 29 perguruan tinggi negeri dan swasta untuk melihat adakah mata kuliah tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Dia menuturkan, tidak banyak kampus yang membuka jurusan K3. Kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga berhenti di tengah jalan sehingga sosialisasi K3 di tingkat sekolah pun tidak maksimal.

”Padahal K3 semestinya dikenalkan sejak dini. Saya akan bergerak sendiri ke kampus dan sekolah. Saya akan bagikan modul K3 agar sosialisasi K3 sampai ke semua pihak,” ungkapnya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mendesak pemerintah dan DPR agar segera merevisi Undang- Undang (UU) Nomor 1/1970 tentang Keselamatan Kerja.

Sebab, ketentuan pidana atau hukum untuk pelaku kecelakaan kerja dalam UU tersebut terlalu ringan, yakni cuma tiga bulan kurungan. Dia berpendapat, untuk mendapat efek jera seharusnya pelaku pelanggar K3 dihukum lima tahun ke atas. Banyaknya kecelakaan kerja di Indonesia saat ini, terutama di kawasan industri, namun para pelakunya yakni pihak perusahaan, hampir tak ada yang dipenjara.

Pihak perusahaan lalai menerapkan manajemen K3 karena hukumannya terlalu ringan. Menurut dia, pemerintah dan pengusaha selalu berpandangan setiap korban kecelakaan kerja pasti mendapatkan santunan yang memadai dari Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sehingga tak perlu merevisi UU Keselamatan Kerja. ”Saya sering mendengar langsung pengusaha dan pemerintah berbicara seperti itu. Itu salah,” tukasnya.

neneng zubaidah


Berita Lainnya...