Edisi 09-01-2016
Program UBK Percepat Pembangunan Desa


PURWAKARTA – Program usaha berbasis komunitas (UBK) yang bangun dan dikelola bersama akan mempercepat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, UBK yang merupakan hasil kreativitas dan inovasi masyarakat akan menjadi penggerak ekonomi desa. Produk hasil UBK akan menjadi besar dan nantinya bisa menjadi perseroan terbatas yang kuat.

”Produk UBK sangat penting bagi Indonesia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Nantinya pemerintah akan menggelar pameran produk seluruh UBK secara nasional. Stop penggunaan produk luar negeri. Mari gunakan produk UBK yang merupakan karya berkualitas,” katanya saat menghadiri pralaunching UBK di Desa Bunder dan Desa Mekar Galih, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat Jabar, Kamis (7/1).

Menurut dia, desa semestinya tidak hanya menjadi konsumen, juga berperan sebagai produsen, dan merupakan program yang memberikan peluang dan akses bagi masyarakat desa untuk meningkatkan produktivitas sekaligus merebut nilai tambah ekonomi, dengan tetap menjaga karakter gotong royong masyarakat desa.

Keberadaan UBK akan memberi peluang adanya pengalihan nilai tambah dalam bentuk profit margin yang selama ini dinikmati perusahaan produsen menjadi manfaat finansial bagi masyarakat desa yang menjadi anggota komunitas. Saat ini program UBK dilaksanakan di 100 desa di 36 kabupaten yang tersebar di 19 provinsi.

Dengan persebaran yang cukup merata, di Sumatera mencakup enam kabupaten di enam provinsi, Kalimantan dua kabupaten di dua provinsi, Sulawesi dua kabupaten di dua provinsi, Nusa Tenggara dua kabupaten di dua provinsi, Maluku dua kabupaten di dua provinsi, dan Jawa mencakup 22 kabupaten di lima provinsi.

Di sisi lain, Marwan meminta agar pembangunan infrastruktur desa dilakukan dengan maksimal dan hingga tuntas, terutama infrastruktur jalan desa yang akan memudahkan arus aktivitas masyarakat sehari-hari. ”Seharusnya dituntaskan terlebih dahulu pembangunan infrastruktur jalan desanya, baru bangun program lain,” ujarnya.

Menteri kelahiran Pati, Jawa Tengah ini menambahkan, dana desa yang telah menjadi hak desa untuk dikelola harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan membenahi infrastruktur jalan, kegiatan masyarakat akan lebih mudah dilakukan, dan pada gilirannya aktivitas perekonomian desa semakin hidup.

Sementara itu, Kepala Desa Mekar Galih, Buchori mengatakan, mereka memang telah membangun jalan desa dan program irigasi. Program infrastruktur akan diutamakan dibandingkan program lain yang tidak terlalu mendesak.

neneng zubaidah

Berita Lainnya...