Edisi 09-01-2016
Indonesia Tagih Janji Arab Saudi Tambah Kuota Haji


JAKARTA – Arab Saudi akan didesak merealisasikan janjinya menambah kuota haji untuk Indonesia pada musim haji tahun ini. Janji itu disampaikan Raja Salman seusai terjadinya insiden jatuhnya craine di Masjidilharam, September 2015.

Menteri Agama(Menag) Lukman Hakim Saifuddin akan bertolak ke Tanah Suci pada Januari ini juga untuk menagih janji penambahan kuota haji itu kepada pemerintah Arab Saudi. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Abdul Djamil mengatakan, Menag akan menanyakan apakah kuota haji Indonesia masih sama seperti tahun lalu sebanyak 166.800 orang atau bertambah menjadi 211.000 orang.

Beberapa skema sudah disiapkan, salah satunya dengan melobi untuk dapat menggunakan kuota dari negara lain yang tidak terpakai. Meskipun sebelumnya Indonesia sudah mendapatkan janji penambahan kuota dari Raja Saudi, Djamil mengakui bahwa persoalan kuota haji bergantung pada banyak hal, utamanya terkait renovasi pembangunan Masjidilharam.

”Setahu saya (Masjidilharam) belum maksimal untuk bisa melayani jamaah dari seluruh dunia,” ujarnya saat memberikan sambutan di acara pembinaan pegawai Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag di Jakarta kemarin. Selain meminta penambahan kuota, Kemenag akan mengajukan usulan-usulan terkait perbaikan rute penerbangan.

Ini bertujuan untuk memudahkan seluruh jamaah haji Indonesia gelombang pertama bisa langsung mendarat di Madinah dan gelombang kedua yang datangnya melalui Jeddah bisa dipulangkan langsung melalui Madinah. Rute penerbangan seperti ini akan menguntungkan jamaah karena tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh dari Jeddah ke Madinah atau sebaliknya yang ditempuh selama 5-6 jam.

Hal lain yang akan dibahas menyangkut kepastian kebijakan parameter kapasitas pemondokan, apakah berdasarkan e-hajj atau berdasarkan tasyrih yang dibuat hotel itu sendiri. ”Jadi agar tidak terjadi double standard, nanti yang dirugikan kita,” katanya.

Terkait dengan pelayanan haji yang dilakukan Kemenag, Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenag Muhammad Jasin mengatakan, sistem pelayanan elektronik yang dijalankan Ditjen PHU melalui sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat) dinilai baik. Namun begitu, perlu diperluas aplikasinya untuk haji khusus dan umrah. Dengan demikian, akan diketahui siapa penyelenggara haji khusus dan umrah yang nakal.

Tahun ini Jasin bertekad melakukan pembenahan penyelenggara umrah dan haji khusus secara bertahap, khususnya terhadap penyelenggara ilegal. ”Yang menyangkut aspek kriminal, seperti penipuan dan penelantaran jamaah umrah, kasusnya diserahkan kepada pihak berwajib,” pungkasnya.

hunaifi mas’oed

Berita Lainnya...