Edisi 09-01-2016
PPP Dikembalikan ke Muktamar Bandung


JAKARTA– Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akhirnya berkeputusan mengembalikan kepengurusan PPP ke hasil Muktamar Bandung.

Kemenkumham mencabut surat keputusan pengesahan kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya yang dikomandoi Mochammad Romahurmuziy (Romi). Di sisi lain, kepengurusan hasil Muktamar Jakarta dengan ketua umum Djan Fariz pun tidak berlaku. Pada Muktamar Bandung terpilih Suryadharma Ali selaku ketua umum dengan didampingi sekretaris jenderal Romi.

Keputusan tersebut diserahkan Kemenkumham saat bertemu pengurus DPP PPP versi Muktamar Surabaya dan versi Muktamar Bandung di Gedung Kemenkumham, Jakarta, kemarin. Hadir dari PPP Surabaya Romi dan Arsul Sani. Dari pengurus PPP hasil Muktamar Bandung hadir Lukman Hakim Saifuddin selaku wakil ketua umum dengan Ketua DPP Rusli Efendi dan Soleh Amin.

Arsul Sani menyatakan, pengurus PPP representasi Muktamar Surabaya dan Muktamar Bandung memang diundang Kemenkumham untuk menerima SK pencabutan atas pengesahan perubahan susunan kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya dan pemberlakuan susunan kepengurusan hasil Muktamar Bandung.

Representasi dari dua kepengurusan ini diundang karena dalam SK pencabutan yang ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly pada 7 Januari 2016 terkandung dua hal. ” Di dalam SK itu yang pertama, tahun 2014 tanggal 28 Oktober untuk mengesahkan susunan kepengurusan hasil Muktamar Surabaya, dan itu yang dicabut,”ungkap Arsul di depan Gedung Kemenkumham, Jakarta, kemarin.

Kedua, dengan dicabutnya SK tertanggal 28 Oktober 2014 yang salah satunya menyatakan bahwa SK kepengurusan hasil Muktamar Bandung itu tidak berlaku kembali, maka susunan kepengurusan Muktamar Bandung menjadi berlaku kembali secara hukum. ”Saya kira itu,” ujar Asrul.

Romi menyatakan, setelah diterimanya SK pada 7 Januari, maka seluruh personel yang ada dalam SK kepengurusan hasil Muktamar Bandung kembali menduduki posisinya. Dengan begitu, Romi mengaku kembali menjadi sekjen DPP PPP hasil Muktamar Bandung. Dengan demikian, seluruh kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Surabaya sudah tidak berlaku lagi.

Termasuk juga produk-produk hukum di bawahnya yang merupakan produk musyawarah daerah. ” (Jadi) DPP kembali ke posisi sebelum Muktamar Surabaya diselenggarakan dan DPD kembali menjadi DPC dan tingkat ranting,”tutur Romi. Mantan Ketua Komisi IV DPR ini melanjutkan, kehadiran representasi dua kepengurusan kemarin sudah sejalan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Dalam Pasal 67 UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan tertuang bahwa kepada pihak-pihak yang SK-nya dicabut maka dihadirkan kembali. Romi kembali menegaskan dengan terbitnya SK tertanggal 7 Januari ini, kepengurusan PPP berlaku sesuai dengan sebelum adanya Muktamar Surabaya maupun Jakarta.

Apalagi, Romi menuding hasil Muktamar Jakarta memang tidak bisa memenuhi syarat untuk memperoleh pengesahan SK Menkumham. ”Karena itu, tentu kami sambut baik seruan dari para sesepuh, senior kita, dari mahkamah partai, dari hasil Muktamar Bandung yang ingin jadikan momentum pada hari ini sebagai titik pelaksanaan islah atau rekonsiliasi menyeluruh, mengakhiri seluruh konflik di partai,”ujarnya.

Tentu, lanjut Romi, akan ada langkah-langkah lanjutan baik secara organisatoris ataupun politik yang terkait dengan tindak lanjut setelah terbitnya SK ini. Dia menuturkan, karena posisi Suryadharma yang berhalangan sebagai ketua umum pasca keputusan Menkumham tersebut, maka tugas-tugas selanjutnya akan dijalankan oleh Waketum Lukman Hakim Saifuddin.

”Kami serukan kepada seluruh jajaran PPP agar tidak terpengaruh dengan informasi-informasi yang tidak memiliki dasar sekaligus menjadikan momentum hari ini sebagai jalan untuk bersatunya kembali secara menyeluruh partai PPP,” paparnya. Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, penetapannya sebagai ketua umum sementara DPP PPP tidak akan mengganggu tugas dan amanat yang di-embannya sebagai menteri agama.

Lukman menjamin tugasnya sebagai menteri tidak akan terabaikan karena perannya di PPP masih bisa diwakili dan dibantu oleh pejabat lain. ”Ada wakilketua, adasekjen, adawakil sekjen, semuanya akan bekerja secara kolektif kolegial untuk mengantarkan partai ini ke muktamar islah,” kata Lukman.

Sementara itu, Sekjen DPP PPP hasil Muktamar Jakarta Achmad Dimyati Natakusumah menilai Romi gagal memahami SK pencabutan kepengurusan PPP Muktamar Surabaya oleh Menkumham Yasonna H Laoly. Pasalnya, setelah adanya SK pencabutan tersebut Romi langsung mengklaim PPP kembali ke kepengurusan Muktamar Bandung.

”Romi gagal paham hukum. Dia terima pencabutan SK Menkumham tentang hasil Muktamar Surabaya. Itu artinya dia mengakui, tapi menyatakan kembali ke Muktamar Bandung,” sebutnya.

Dimyati menyatakan sudah jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) pada Oktober 2014, kepengurusan PPP yang sah adalah kepengurusan hasil Muktamar Jakarta dengan Ketua Umum Djan Faridz dan Sekjen Dimyati Natakusumah. ”Sudah ada keputusan MA yang mengabulkan bahwa PPP yang sah adalah Muktamar Jakarta. Jadi, tidak ada alasan untuk kembali ke Muktamar Bandung,” ujar mantan Bupati Pandeglang, Banten, itu.

Menurut Dimyati, Menkumham pasti akan mengeluarkan SK pengesahan atas kepengurusan hasil Muktamar Jakarta. SK itu belum dikeluarkan lantaran persoalan administrasi yang belum selesai. ”Masih ada waktu bagi Menkumham, insya Allah tanggal 15 Januari ini atau paling lambat akhir Januari ini Menkumham keluarkan SK,” ujarnya.

Bahkan, PPP versi Muktamar Jakarta sudah membayar Rp10 juta untuk perubahan administrasi kepengurusan DPP PPP kepada Kemenkumham pada 4 Januari beserta berkas-berkas yang diperlukan. Menurut dia, meski Menkumham tak juga mengeluarkan SK, PPP hasil Muktamar Jakarta tetap sah. ”Menkumham harus eksekusi, kalau tidak laksanakan, Menkumham melanggar hukum,” tandasnya.

sabir laluhu/ ilham afutra/kiswondari



Berita Lainnya...