Edisi 09-01-2016
Rapimnas Putuskan Sikap Golkar


JAKARTA – Desakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar agar bergabung di pemerintahan akan diputuskan dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang digelar pada 16 Januari 2016.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, mengatakan, dalam rapat konsultasi nasional DPD I Partai Golkar se- Indonesia memang merekomendasikan agar Partai Golkar bergabung dengan pemerintah. Namun, hal itu barulah sebatas rekomendasi dan belum menjadi putusan partai. ”Agenda itu memang ada, tapi jadi bergabung atau tidak, sangat tergantung perkembangan nanti di lapangan (saat rapimnas),” ungkap Bambang kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin.

Menurut dia, keputusan apa pun dapat terjadi dalam rapimnas nanti. Karena itu, semua anggota, termasuk dia, harus patuh terhadap putusan yang dihasilkan rapimnas. ”Saya taat asas saja, apa pun yang menjadi keputusan rapimnas,” katanya.

Bambang juga menanggapi desakan berbagai kalangan Golkar, dari Dewan Pertimbangan, poros muda, sesepuh, dan pihak lain yang mendorong agar melaksanakan munas pada tahun ini. Menurut dia, munas dapat dilaksanakan dengan persetujuan semua stakeholder partai, tidak boleh hanya dari sebagian saja.

”Sejauh memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Golkar, munas/ munaslub dapat saja digelar. Kita tentu tidak ingin pengalaman buruk munas abalabal di Ancol itu terulang kembali. Kalau mau buat munas, selain memenuhi aturan juga harus ada kesepakatan nasional para pihak yang berseteru, para senior, sesepuh, atas penyelenggaraan munas tersebut,” ujarnya.

Jika memang munas jadi digelar, jangan sampai nanti pihak yang kalah dalam kompetisi berkoar-koar lagi tidak sah atau tidak demokratis. Semua harus taat asas dan tunduk pada AD/ART dan kesepakatan nasional yang telah disepakati. ”Sebab jika tidak, munas/munaslub bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah baru,” ujarnya.

Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Yogyakarta Gandung Pardiman membenarkan dalam rapat konsultasi yang diadakan di Bali, DPD I se-Indonesia meminta agar DPP bergabung bersama pemerintahan Jokowi-JK. ”Karena selama ini kita hanya dikubangkan pada masalah internal partai, sedangkan agenda rakyat kita sudah ketinggalan untuk kepentingan nasional. Tapi tidak masuk dalam KIH, kita mendukung Jokowi tanpa minta imbalan kursi atau deal lain, bukan embel-embel lain,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, jika Golkar memilih mendukung pemerintah, maka hal tersebut patut dihargai. Alasannya, Golkar memiliki hak dan sikap politik sendiri. ”Kalau itu kan setiap parpol punya hak menentukan sikap politik. Kalau Gerindra sejak awal sudah saya sampaikan bahwa pasti berada di luar pemerintahan. Program-program pemerintahan yang bagus kita dukung. Kalau tidak menguntungkan rakyat, maka kita koreksi. Harus tetap dipantau, jadi tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.

Apalagi, rencana bergabungnya Golkar dengan pemerintahan baru sebatas wacana. ”Belum jadi sikap resmi dan apaapa, jadi kita lihat saja, politik kan dinamis. Yang paling penting nasib demokrasi kita ke depan yang perlu dijaga,” kata Fadli.

mula akmal


Berita Lainnya...