Edisi 09-01-2016
TPA Sumurbatu Dikelola Bersama DKI


BEKASI – Pemkot Bekasi telah mengajukan kepada Pemprov DKI Jakarta terkait pengelolaan bersama tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Sumurbatu dalam adendum perjanjian kerja sama tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang.

Pengelolaan tersebut saat ini masih dalam pembahasan antarkedua daerah. “Wacana ini perlu pengkajian yang mendalam, karena TPA Sumurbatu milik Pemkot Bekasi dengan TPST Bantargebang milik Pemprov DKI memiliki batas aset yang jelas,” ujar Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji saat berkunjung ke kantor Wali Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kamis (7/1).

Menurut dia, rencana penggabungan pengelolaan sampah juga perlu adanya payung hukum. Karena di dalamnya kedua belah pihak mengatur segala keperluan untuk mengelola sampah. Selain itu, TPST Bantargebang masih dikelola oleh pihak ketiga dan harus dikaji secara detail. “Berbeda kalau tidak ada pihak ketiga. Jika nanti berdua (Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI) kan sudah enak,” katanya.

Isnawa mengisyaratkan, instansinya tetap memutus kontrak kerja dengan pihak pengelola TPST Bantargebang dengan mengeluarkan SP-3. Sambil menunggu surat tersebut, pihaknya mengerahkan tim independen guna mengaudit pengelolaan sampah yang dilakukan PT Godang Tua Jaya. “Masih dilakukan audit independen. Kalau sudah dikelola Pemprov DKI baru bisa digabungkan,” ucapnya.

Pengelolaan sampah bersama dengan Pemprov DKI diperkirakan bisa mengurangi gunungan sampah di TPA Sumurbatu. Diprediksi hingga akhir Februari, TPA Sumurbatu yang memiliki luas 15,8 hektare akan mengalami kelebihan kapasitas (overload). Berdasarkan pantauan, tumpukan sampah tertinggi di TPA Sumurbatu telah mencapai 20 meter, sedangkan terendah sekitar 4-5 meter.

Sampah itu terdiri dari berbagai macam, seperti sampah pohon, rumah tangga, plastik, kaleng, dan sebagainya yang berasal dari warga Kota Bekasi. Kepala Dinas Kebersihan Kota Bekasi Abdillah mengatakan, hingga kini volume sampah di TPA Sumurbatu mencapai 2 juta meter kubik. Seluruh sampah yang menggunung itu berada di lima zona pembuangan sampah, yakni zona 1, 2, 3, 4, 5A, hingga 5D.

Pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi tumpukan sampah, namun pemerintah daerah selalu menemui beberapa hambatan. Misalnya, pembebasan tanah warga seluas 3,6 hektare untuk perluasan zona TPA belum terlaksana pada tahun lalu. Alasannya warga tidak setuju dengan harga yang ditawarkan pemerintah daerah. “Mereka minta harga tanahnya Rp890.000 per meter,” ujarnya.

Padahal, nilai jual objek pajak (NJOP) fluktuatif berkisar Rp250.000-Rp350.000. Meski warga menolak, Pemkot Bekasi tetap mengucurkan anggaran sebesar Rp32 miliar untuk pembebasan lahan. Tak hanya melakukan perluasan zona, Pemkot Bekasi juga mengusulkan penggabungan sistem pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.

abdullah m surjaya

Berita Lainnya...