Edisi 31-01-2016
Pembenahan Berkelanjutan Kualitas Layanan


Teknologi 4G yang jauh lebih cepat dari generasi sebelumnya memang didesain untuk penggunaan data. Persoalannya, harga handset yang mendukung teknologi ini relatif belum terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Jaringannya pun belum seluas 2G atau 3G karena baru berkembang di Tanah Air sekitar dua tahun terakhir. Pengamat telekomunikasi dari ICT Institute, Heru Sutadi, mengatakan manfaat layanan 4G bagi konsumen tentu adalah layanan akses data yang lebih cepat.

Untuk itu perlu disiapkan jaringan serat optik agar dapat melayani transfer data antar-BTS atau jaringan backhaul -nya, termasuk jaringan backbone antarkota. ”Hambatan lain adalah soal frekuensi. 4G akan optimal jika menggunakan frekuensi minimal 15 MHz, lebih bagus lagi jika 20 MHz,” sebutnya. Penggunaan layanan 4G diIndonesia terbilang belum sebaik sejumlah negara tetangga.

Berdasarkan hasil riset OpenSignal, kecepatan koneksi internet di Indonesia per kuartal III/2015 hanya 9 Mbps. Jauh lebih lambat bila dibandingkan dengan negara berkecepatan koneksi tertinggi menurut versi OpenSignal, Selandia Baru, yang memiliki kecepatan hingga 36 Mbps. Kecepatan internet di Indonesia juga masih kalah bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura yang telah mencapai 33 Mbps serta Malaysia yang mencapai 12 Mbps.

Tapi kecepatan internet di Indonesia masih lebih baik bila dibandingkan dengan Filipina dan Thailand yang hanya 8 Mbps. Dari sisi jangkauan, Open Signal mencatat Korea Selatan sebagai negara yang memiliki coverage layanan 4G terluas, yakni mencapai 97%. Di posisi kedua adalah Jepang sebesar 90% serta Hong Kong 86%. Adapun jangkauan layanan 4G di Indonesia baru mencapai 42%.

Bila dibandingkan dengan negara tetangga, coverage layanan 4G di Indonesia hanya unggul atas Filipina yang baru memiliki coverage 39%. Bandingkan dengan Malaysia yang sudah mencapai 48%, Thailand 54%, serta Singapura 84%. Menurut Division Head Public Relations Indosat Ooredoo Adrian Prasanta, kurang tepat bila dikatakan persoalan coverage inidisebabkan relatif barunya Indonesia dalam menerapkan layanan 4G.

”Yang perlu dipahami adalah bisnis telekomunikasi di Indonesia adalah bisnis yang sarat dengan regulasi,” katanya. Menurut Adrian, implementasi suatu teknologi juga harus didukung dengan ekosistem yang ada. Implementasi ini sering dikaitkan dengan apa yang disebut dengan DNA, yaitu device /handset , network/jaringan, dan applications /aplikasi konten.

Ketiganya harus saling dukung agar masyarakat dapat menikmati perkembangan teknologi 4G dengan lebih efektif. Karena itu, saat ini yang menjadi fokus adalah bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan layanan 4G dengan maksimal. Misalnya dengan munculnya handset yang affordabel dan telah dibundling dengan paket layanan 4G.

Mengenai agenda untuk memberikan konektivitas broadband 4G yang memadai dan terjangkau bagi masyarakat, pemerintah akan mempergunakan project loon dari Google. ”Melalui metode konvensional tower terrestrial , loon ini yang digunakan sebagai alternatif dan komplementer,” tutur Menteri Kominfo Rudiantara seperti dilansir kominfo.go.id.

Rudiantara menekankan, Google Loon merupakan solusi alternatif dan komplementer penetrasi broadband 4G di daerah perdesaan atau rural, perbatasan maupun di wilayah-wilayah pantai serta pulau-pulau dan laut. Karena tidak mungkin memasang tower dilaut, alternatifnya adalah menggunakan Google Loon.

”Nanti tinggal menyesuaikan kebutuhan teknis spektrum frekuensi untuk backhaul ,” terangnya. Google Loon tidak akan menjadi operator baru, melainkan hanya sebagai penyedia teknologi tower dan eNodeB (BTS) di angkasa. Rudiantara menambahkan, pihaknya menargetkan sedikitnya 200 technopreneur baru muncul setiap tahun seiring perkembangan teknologi internet.

”Pada 2020, value dari e-commerce Indonesia diharapkan mencapai angka minimal USD130 miliar. Lahirnya 200 technopreneur baru setiap tahun akan meningkatkan aktivitas e-commerce di Indonesia. Diharapkan e-commerce dapat menjadi pendorong ekonomi digitaldi Indonesia,” ujar Rudiantara.

Di Pusat Inovasi tersebut, Kemenkominfo menggandeng para ahli di bidangnya dengan memberikan motivasi kepada setiap calon technopreneur melalui testimoni dari orang-orang sukses. Di samping teori dan etika bisnis, para peserta juga mendapat pematerian regulasi seputar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) agar mereka memahami pentingnya melindungi merek dan produk yang telah diciptakan.

Hermansah