Edisi 31-01-2016
Pemerintah Sulit Tak Beri Jaminan ke China


JAKARTA – Pro-kontra proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus bergulir. Klaim pemerintah bahwa pihak konsorsium dari China tidak akan meminta jaminan jika dalam operasionalnya nanti perusahaan merugi diragukan banyak pihak.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, memang benar bahwa proyek kereta cepat merupakan kerja sama antarpihakswasta di mana empat BUMN diberi tugas oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden (perpres) Nomor 107/2015. Namun, menurut Yusril, jika mencermati peraturan lainnya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45/ 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, pada saatnya nanti pemerintah sulit untuk menolak menggunakan uang negara sebagai jaminan.

Pada Pasal 65 PP 45/2005 dinyatakan bahwa apabila penugasan BUMN tidak menguntungkan secara finansial, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan BUMN. ”Mungkin pemerintah tidak memahami hal tersebut. Jika PP tersebut digunakan lalu dikaitkan dengan Perpres Nomor 107/2015, saat digugat ke pengadilan, pemerintah akan kalah,” ujarnya.

Yusril mengatakan hanya ada dua opsi apabila proyek tersebut gagal dan investor asal China meminta ganti rugi, yakni mereka mengakuisisi saham keempat BUMN atau pemerintah menyuntikkan dana subsidi kepada moda transportasi ini agar bisa berjalan tanpa mengalami kerugian.

Terpisah, Kepala Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas mengatakan, masuknya proyek kereta cepat tersebut dalam daftar proyek strategis nasional membuka celah untuk bisa mendapat suntikan dana pemerintah lewat APBN. Menurutnya, munculnya proyek kereta cepat dalam Perpres Nomor 3/2016 bertentangan dengan payung hukum kereta cepat sebelumnya, yakni Perpres Nomor 107/2015.

Untuk diketahui, dalam Perpres Nomor 3/2016, proyek kereta cepat masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Dalam Pasal 25 perpres itu disebutkan pemerintah bisa memberi jaminan kepada proyek- proyek yang masuk dalam daftar dengan analisis dan pengendalian risiko atas jaminan di bawah menteri keuangan.

”(Proyek kereta cepat) dananya Rp70 triliun lebih, saya kira agak susah dari swasta karena siapa yang mau menggelontorkan uang banyak dengan tingkat pengembalian keuntungan yang panjang? Logikanya agak musykil kalau mengeluarkan dana begitu besar tanpa mendapat jaminan,” imbuhnya.

Menteri Negara BUMN Rini Soemarno kembali menegaskan bahwa proyek kereta cepat sama sekali tidak meminta jaminan finansial dari pemerintah. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) hanya meminta jaminan kepastian ihwal konsesi selama 50 tahun. ”Yang berhubungan dengan keuangan, tidak ada jaminan pemerintah sepeser pun,” kata Rini pada acara diskusi Ikatan Alumni ITS di Jakarta kemarin.

Rini siap bertanggung jawab atas keterlibatan BUMN dalam proyek ini dan BUMN tersebut akan tetap berkomitmen tidak akan meminta jaminan finansial dari APBN. Rini juga menyangkal bahwa proyek kereta cepat masuk dalam daftar proyek strategis nasional meski hal itu jelas tercantum dalam Perpres Nomor 3/2016. Dia menyebut proyek tersebut menggunakan skema kerja sama pemerintah swasta (KPS).

Rahmat fiansyah/dian