Edisi 04-02-2016
Pemprov Intervensi Pansus dan Pemkot


SURABAYA – Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol (Mihol) DPRD Kota Surabaya akhirnya memperbolehkan penjualan mihol di pasar swalayan atau supermarket di Kota Pahlawan.

Pembahasan akhir raperda mihol yang digelar di ruang Komisi B DPRD Surabaya kemarin berlangsung alot di kalangan anggota pansus. Bahkan, salah satu anggota pansus raperda, Achmad Zakariah dari Fraksi PKS, sempat walkout meninggalkan ruangan rapat. Pertentangan antaranggota tersebut terjadi lantaran anggota pansus yang mulanya sepakat untuk tidak mengizinkan pengecer berjualan mihol dengan kadar di bawah 5%, akhirnya sepakat ikut setuju dengan pemkot.

“Di rapat-rapat sebelumnya kami sudah sepakat untuk tidak memperbolehkan pengecer, yaitu supermarket dan minimarket, menjual minuman beralkohol,” katanya. Namun, lanjut dia, Senin (1/2), tiba-tiba pemkot menyampaikan hasil konsultasi dengan Pemprov Jatim yang hasilnya memperbolehkan pengecer berjualan. “Lha ini konsultasi atau intervensi, konsultasi kok sebelum perda digodok,” kata Zakaria.

Dia mengatakan, semangat awal mengapa di raperda ini pengecer tidak diperkenankan menjual minuman beralkohol karena pemerintah khawatir akan sulit melakukan pengontrolan. Menurut dia, pengecer di supermarket dan minimarket membuat laju pembelian dan pemanfaatan minuman beralkohol di rumah-rumah semakin dilegalkan dan tidak terkendali. Walaupun pemkot menyiapkan sistem sebagus apa pun untuk pengendalian, kata dia, aparat dan sistem IT pun sulit melacak peredaran minuman beralkohol setelah di luar supermarket dan minimarket.

Lantaran tidak kunjung ada titik temu, akhirnya anggota pansus terpaksa melakukan voting. Hanya, rapat pansus kemarin tidak dihadiri anggota Dewan dari Fraksi PDIP yang sedang kunjungan kerja ke luar kota. Padahal, PDIP termasuk yang minggu lalu juga kuat melarang pengecer berjualan mihol. Pansus yang hadir yaitu dari Fraksi PKB, PKS, Gabungan Handap, Gerindra, dan Demokrat. Namun, hanya dari PKS yang menolak dengan mengusulkan menunda pengambilan suara karena empat anggota pansus dari PDIP tidak hadir. “Pansus memaksakan voting hingga akhirnya saya melakukan walkout ,” ujarnya.

Ketua Pansus Edi Rachmat saat dikonfirmasi terkait adanya anggota pansus yang walkout dan terkait hasil rapat mengaku tidak bisa berbuat banyak. Menurut dia, dalam pembuatan perda harus menampung usulan seluruh pihak. Salah satunya pemkot dan pemprov yang lebih condong pada pemberian izin pada pengecer untuk tetap berjualan minuman golongan A.

“Saya berbeda pendapat dan beda pandangan itu wajar. Tapi dalam membuat perda, kita lebih baik mengadopsi semua pihak. Jadi ini judulnya kan raperda pengendalian, bukan pelarangan. Tarafnya hanya sampai mengendalikan, bagaimana caranya itu yang sedang kami pikirkan,” ujarnya.

Karena itu, meski akhirnya mengizinkan bahwa pengecer, yaitu supermarket dan minimarket, menjual mihol, dalam perda ini juga tetap dibuatkan aturan pengendalian. Bagi yang menjual minuman, mereka dikenakan kewajiban untuk memasang stiker dan label yang menyatakan mereka menjual minuman beralkohol. Pelabelan stiker ini akan langsung dikontrol Disperdagin. Pemkot akan membatasi jumlah pemasok dan jumlah botol yang harus distok.

Lalu, pemkot akan membatasi jumlah botol yang boleh yang disuplai pemasok dengan tetap. Tidak hanya itu, pemkot juga akan membatasi botol yang dijual kepada konsumen akhir. “Pengendalian lainnya juga termasuk pengendalian pembatasan jam menjual mihol dan penerapan sistem pelaporan yang terintegrasi dan real time ,” kata Edi.

Berikutnya untuk konsumen, mereka harus memenuhi batas usia minimal 21 tahun, tidak berstatus pelajar. Ada batas maksimal pembelian jumlah minuman beralkohol yang dibeli, menunjukkan KTP, dan ada pelaporan sistem online . Sebelumnya Kabag Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilowati mengatakan, Pemprov Jawa Timur telah merevisi Pasal 4 raperda yang diajukan ke Pansus.

Sebelumnya di pasal ini menyebutkan, yang bisa menjual mihol adalah distributor dan penjual langsung. Namun, pemprov menambahkan lagi dengan pengecer. “Atas revisi ini, kami membuat formula teknis. Kami membolehkan pengecer menjual mihol pada pembeli dengan syarat menunjukkan KTP,” katanya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Baktiono menilai, dalam hal ini Pemkot terkesan dikendalikan gubernur. Pendapat politikus PDIP ini dilihat dari keputusan Bagian Hukum Pemkot Surabaya yang memperbolehkan pengecer menjual mihol.

Dia menegaskan, Pansus sepakat melarang pengecer seperti minimarket dan supermarket menjual mihol. Hasil rapat pansus menyepakati bahwa hanya bar yang bisa menjual mihol. “Yang boleh menjual hanya bar. Itu pun harus diminum di tempat dan tidak boleh dibawa pulang,” ungkapnya.

lukman hakim/ant

Berita Lainnya...