Edisi 04-02-2016
Penerima KIS-PBI Bebas Retribusi


SURABAYA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Utama Surabaya menjelaskan, penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) awal Januari tidak dipungut biaya retribusi.

“Kami menekankan bahwa penerima KIS dan PBI bebas retribusi,” kata BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Surabaya dr I Made Puja Yasa ketika jumpa pers di Surabaya kemarin. Dia mengatakan, jika terdapat pungutan biaya retribusi, pihaknya mengimbau agar melaporkannya ke Posko Pemantauan dan Penanganan Pengaduan Distribusi KIS-PBI di masing-masing wilayah kerja.

“Posko ini dibentuk sebagai langkah antisipasi kami dalam memberikan pelayanan bagi peserta KIS-PBI maupun sebagai pantauan distribusi KIS-PBI yang sudah 100% diserahkan BPJS Kesehatan kepada pihak ketiga supaya memastikan bahwa KISPBI sudah sampai ke peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas),” paparnya.

Menurut dia, jumlah peserta KIS-PBI di Surabaya mencapai 387.393 jiwa peserta dengan tahapan distribusi pada 2014 sebanyak 240.546 yang dibantu PT Pos, sedangkan pada 2015 mencapai 146.847 terbagi menjadi dua, yaitu 73.131 oleh BPJS Kesehatan dan 70.716 oleh JNE. “Dari jumlah peserta KISPBI sebanyak 387.393, maka sudah 70% dari jumlah penduduk Surabaya telah menggunakan layanan ini, sedangkan 30%-nya peserta yang mengikuti layanan ini bukan berasal dari Surabaya,” tuturnya.

Peserta PBI terbagi menjadi dua, yaitu APBN dan APBD. Jumlah peserta PBI APBN sekitar 387.393 pada 2015, sedangkan pada 2016 akan ada tambahan hingga mencapai 410.281. Sementara, PBI APBD pada 2015 lebih dari 100.000.

“Untuk meningkatkan peserta BPJS Kesehatan, kami memfokuskan pada Badan Usaha Mikro yang tercatat ada sekitar 23.000 untuk ikut serta tergabung dalam BPJS, sehingga tahun ini kami berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar salah satu persyaratannya harus registrasi kepesertaan BPJS,” ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Febria Rachmanita menambahkan, anggaran untuk kesehatan Jamkesmas pada 2016 meningkat sebesar Rp161 miliar karena pelayanan tanda kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga masuk dan harus membayar premi. “Total Jamkesmas Rp161 miliar, anggaran itu digunakan untuk pendaftaran Rp18 miliar, iuran premi sebesar Rp8 miliar, sisanya membayar masyarakat yang belum terdaftar di JKN,” tandasnya.

Menurut dia, Surabaya memiliki 63 puskesmas induk dan 60 puskesmas pembantu serta 32 rumah sakit yang siap melayani masyarakat. Bahkan, sarana untuk layanan ditingkat puskesmas terbilang cukup bagus karena setiap puskesmas ratarata memiliki tiga dokter umum, sedangkan untuk dokter spesial sementara masih ada 10 dokter.

“Untuk mendukung program dari pemerintah, kami juga mengoptimalkan layanan kesehatan beserta sarana dan prasarananya. Di tingkat puskesmas ada dokter spesialisnya, psikolog, apoteker dan kami melakukan pelatihan sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan sesuai keluhannya,” kata Febria.

mamik wijayanti

Berita Lainnya...