Edisi 04-02-2016
Perbaikan 192 Waduk Jadi Prioritas


SURABAYA– Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta pemerintah pusat menunda rencana pembangunan waduk baru di Jawa Timur dan mengalihkan pembiayaan pada perbaikan waduk yang sudah ada.

Saat ini di Jawa Timur ada 192 waduk besar maupun kecil membutuhkan perbaikan. “Saya kurang setuju dengan konsep Kementerian PU (Pekerjaan Umum) yang lebih memilih membangun waduk daripada memperbaiki. Padahal membangun waduk itu membutuhkan waktu yang lama dan tidak cukup hanya lima tahun,” kata Gubernur Soekarwo, kemarin. Berdasarkan pengalaman, kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, setiap pembangunan waduk di Jatim membutuhkan waktu belasan tahun bahkan puluhan tahun.

Dia mencontohkan pembangunan Waduk Bajolmati di Kabupaten Banyuwangi membutuhkan waktu hingga 15 tahun dan Waduk Nipah di Sampang bahkan mencapai 83 tahun proses pembangunannya. “Kalau pemerintah mau memperbaiki waduk yang sekarang ini sudah ada agar pemanfaatannya lebih maksimal, hanya membutuhkan waktu satu tahun saja sudah selesai. Tapi ya itu tadi, pemerintah pusat masih menggunakan konsep membangun waduk. Maka saya usul agar konsep perbaikan saja,” ungkapnya.

Menurut Soekarwo, waduk yang diperbaiki tidak harus berukuran besar dan selalu ada airnya saat musim kemarau. Tetapi bisa waduk kecil berbentuk bendungan. Saat musim hujan, airnya bisa dibendung, dikelola, dan dimanfaatkan airnya. Saat ini, katanya, di Jatim ada rencana pembangunan waduk, yaitu Waduk Tukul di Pacitan, Waduk Tugu di Trenggalek, Waduk Bendo di Madiun, Waduk di Nganjuk, dan Bojonegoro.

“Yang hampir selesai Waduk Tugu, sementara di Blegah belum bisa dibangun karena masyarakatnya tidak setuju,” ungkapnya. Untuk pembangunan embung, Soekarwo juga memastikan terus berjalan. Total ada 18 embung yang kini sedang dibangun. Menurut dia, fungsi embung ini adalah pada musim hujan untuk menampung air dan musim kemarau untuk kebutuhan air bersih seperti cuci dan mandi. “Khusus di Madura, memang ada kendala karena ada desa yang tidak punya TKD (tanah kas desa) sehingga tanahnya harus beli. Selain Madura, semua berjalan lancar, bahkan Bojonegoro bupatinya ikut membangun,” katanya.

Sebelumnya, Komisi D DPRD Jatim juga mendesak Pemrov Jatim memperbaiki sistem pengairan sawah milik petani. Desakan itu disampaikan menyusul kondisi kekeringan di sejumlah wilayah serta ancaman panen rusak sebagai imbas luapan air saat hujan. “Petani di Jatim sering kali dibuat susah. Begitu kemarau, tanaman mengering karena saluran irigasi yang terbatas. Sementara saat hujan datang, banjir di mana-mana. Semua ini terjadi karena sistem pengairan tidak berjalan bagus sehingga petani selalu merugi,” ungkap Anggota Komisi D DPRD Jatim Ahmad Heri, kemarin.

Politisi NasDem ini menguraikan, pasokan air dari daerah aliran sungai hingga saat ini masih belum merata sehingga hanya kawasan berdekatan yang teraliri. Sementara kawasan yang berjauhan hanya mengandalkan air hujan. “Nah, yang seperti ini harus diperbaiki,” katanya. Karena itu, Heri juga berharap agar Pemprov Jatim terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat berkaitan dengan regulasipembebasanlahanmilik Perhutani.

ihya ulumuddin

Berita Lainnya...