Edisi 04-02-2016
PNS Ragukan Fit and Proper Test


MOJOKERTO – Kalangan pegawai negeri sipil (PNS) meragukan iktikad Wali Kota Mojokerto Masud Yunus menggunakan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test ) sebagai dasar penentuan jabatan di tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Mereka yakin pertimbangan politis bakal lebih mendominasi.

Sikap skeptis para aparatur negara ini disampaikan di selasela fit and proper test di GOR Majapahit, Kota Mojokerto, yang digelar Selasa (2/1) hingga kemarin. ”Pejabat eselon II sebelumnya sudah dua kali melakukan assesment dan menurut saya, tidak semua hasil assesment itu dipakai Wali Kota,” ujar salah satu PNS yang tidak ingin namanya disebutkan kemarin. Sedikitnya 399 PNS eselon IV dan V di lingkungan Pemkot Mojokerto mengikuti fit and proper test di GOR Majapahit, Kota Mojokerto.

Selain deretan tes tulis, mereka juga menjalani tes wawancara dari Unibraw, Malang. Pelaksanaan fit and proper test ini sekaligus sinyal jika dalam waktu dekat, mutasi jabatan bakal menyasar pejabat eselon III, IV, dan V. Sebelumnya Pemkot juga mewajibkan para PNS eselon III menjalani assesment . PNS eselon IV ini mengaku antusias mengikuti fit and proper test karena PNS akan mengetahui kemampuan masingmasing. Terlebih, pucuk pimpinan akan mengetahui posisi yang tepat di pemerintahan sesuai kemampuan masing-masing PNS.

Hanya, dia tetap meragukan jika hasil uji kelayakan ini benar-benar dipakai sebagai dasar untuk menentukan posisi dan jabatan PNS di lingkungan Pemkot Mojokerto. ”Saya khawatir jika fit and proper test hanya akan menjadi alat legitimasi Wali Kota untuk melakukan mutasi jabatan,” ujarnya. Kendati demikian, dia masih berharap agar wali kota menerapkan hasil fit and proper test di level eselon IV dan V sebagai acuan untuk mutasi.

Sebab, menurutnya, kinerja satuan kerja sangat bergantung pada kemampuan para PNS di bidang yang mereka geluti. ”Jangan sampai ada unsur kedekatan dan politis lagi dalam mutasi. Ini yang membuat pemerintahan lalu tidak berjalan optimal. Banyak kegiatan yang gagal dilakukan karena pejabat ditempatkan tidak sesuai keahliannya,” ungkap dia.

PNS lainnya menegaskan, banyak PNS yang tidak memiliki harapan lebih dari hasil fit and proper test kali ini. Terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan standar dan tidak memiliki kedekatan dengan sejumlah pejabat penting yang bisa memengaruhi Wali Kota untuk penempatan personel. ”Hanya menggugurkan kewajiban dan saya yakin hasilnya tidak berpengaruh kepada saya. Saya sendiri tidak memiliki kedekatan dengan Baperjakat,” ujar PNS lainnya yang juga meminta namanya tidak disebutkan.

Dia menilai fit and proper test hanya milik segelintir PNS yang memiliki kemampuan dan kedekatan secara politis dengan pemegang kebijakan. Dia juga tidak yakin jika Baperjakat, termasuk Wali Kota, melakukan mutasi total terhadap 399 eselon IV dan V dengan berdasar hasil fit and proper test. ”Tidak mungkin bisa seperti itu. Saya yakin ini hanya menyentuh beberapa PNS,” tandasnya dan menyebut dirinya tidak memiliki target penempatan kerja dalam mutasi mendatang.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kota Mojokerto Deny Novianto juga meminta Pemkot Mojokerto menyampaikan hasil assesment dan fit and proper test secara terbuka. Minimal, hasil itu diberikan kepada masing-masing PNS. Dengan begitu, kata Deny, akan terlihat apakah hasil assesment dan fit and proper test benarbenar akan dipakai Wali Kota dan Baperjakat untuk menempatkan PNS. ”Kalau hasilnya tidak diberikan, mana tahu rekomendasi hasil itu (tes),” kata Deny.

tritus julan



Berita Lainnya...