Edisi 04-02-2016
Dewan Kritisi Pelayanan BPJS


UNGARAN - Prosedur pelayanan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan kembali dipersoalkan kalangan DPRD Kabupaten Semarang.

Sejumlah pasien rumah sakit yang tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan diminta pulang sebelum sembuh atau membaik. Anggota DPRD Kabupaten Semarang Joko Sriyono mengatakan, sering kedatangan warga Kecamatan Bringin yang mengeluhkan tidak jelasnya mekanisme perawatan di rumah sakit yang dijamin BPJS Kesehatan. Salah satu keluhan datang dari warga yang mengalami patah tulang di dua bagian tubuh beda dan harus menjalani operasi di rumah sakit di Salatiga.

“Bukannya ditangani sekaligus, setelah operasi pertama, warga saya ini disuruh pulang. Kemudian diminta rujukan dari puskesmas atau dokter BPJS lagi agar bisa dioperasi yang kedua,” kata legislator asal Bringin ini, kemarin. Menurut Joko, semestinya pasien pemegang kartu BPJS Kesehatan ditangani hingga tuntas. “Bukannya malah dicicil, sepertikreditutang. Belumsembuh kok disuruh pulang,” ujarnya.

Bagi politikus PAN ini, semestinya BPJS Kesehatan bisa meniru pelayanan dari asuransi kesehatan yang dikelola swasta. Selama masih dalam tanggungan program yang diikuti peserta, seluruh biaya medis ditanggung asuransi tersebut. “Kalau belum sembuh disuruh pulang, besoknya disuruh datang lagi, gitu kok masyarakat diwajibkan ikut BPJS Kesehatan,” ucapnya.

Persoalan sama juga datang dari warga Ambarawa. Seperti yang disampaikan The Hok Hiong, anggota Dewan asal Ambarawa, kerap mendapat keluhan terkait program paket hemat pelayanan rawat inap BPJS Kesehatan tersebut. Bahkan, ada kerabat dari konstituennya meninggal dunia setelah dua kali bolak-balik ke rumah sakit. “Tiga atau empat hari dirawat, disuruh pulang. Kalau perawatannya mau dilanjutkan, disuruh datanglagi besoknya sambilbawa rujukanpuskesmas. Yangmengeluhkan ke saya itu rata-rata sakit tipus,” katanya.

Menurut politikus PDIP ini, jika memang prosedur rawat inap peserta BPJS Kesehatan demikian, maka program tersebut dinilainya tidak manusiawi. “Bayangkan saja, kondisi badan masih sakit disuruh pulang, kalau terjadi apa-apa di jalan bagaimana? Belum lagi mereka ini kebanyakan datang dari pelosok, pergi pulang itu nyarter mobil. Padahal peserta BPJS ini dari keluarga tak mampu,” tuturnya.

Kepala BPJS Kesehatan CabangUngaranJuliasmembantah ada prosedur readmisi di pelayanan rawat inap peserta BPJS Kesehatan.“Kalau ada seperti itu, itu namanya kecurangan,” katanya. Julias menjamin peserta BPJS akan mendapat pelayanan seperti yang diatur ketentuan sesuai dengan kelas peserta yang diikutinya. Di satu sisi, dokter rumah sakit bisa memberi rekomendasi pulang ketika memang kondisi pasien peserta BPJS sudah memungkinkan.

Artinya, penyakit yang diderita sudah tertangani dengan baik dan tuntas. “Kalau itu benar terjadi di rumah sakit bisa malapraktik namanya. Tapi ini kan baru dugaan, kami akan cek ini sebab ini baru informasi sepihak,” katanya.

agus joko

Berita Lainnya...