Edisi 04-02-2016
Karimunjawa Butuh Perhatian Serius


SEMARANG - Kalangan anggota DPRD Jawa Tengah meminta kepada pemerintah daerah setempat agar serius mengelola kawasan kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Sebab, wilayah itu dinilai sangat potensial untuk pengembangan pariwisata berskala internasional.

Anggota Komisi B DPRD Jateng Akhwan mengatakan pengembangan wilayah itu juga perlu kerja sama dengan pihak swasta agar pengembangannya bisa cepat terlaksana. “Beri keleluasaan swasta untuk berperan dalam pengembangan Karimun. Pemerintah harus memberikan fasilitas dengan mengadakan berbagai event dengan skala internasional agar Karimun lebih dikenal di mancanegara,” kata di Semarang kemarin.

Menurut dia, swasta perlu diberi keleluasaan untuk mengembangkan potensi Karimunjawa sesuai kreativitas yang dimiliki. Sementara pemerintah diharapkan memberi fasilitas yang dibutuhkan untuk pengembangannya. Akhwan mengatakan masih banyak wilayah di kepulauan ini yang bisa dikembangkan karena saat ini investor masih terfokus di kawasan pantai yang berada di sekitar dermaga.

Anggota Komisi B DPRD Jateng Didiek Hardiana mendorong kawasan Karimunjawa agar dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal itu dimaksudkan untuk menjadikan Karimunjawa sebagai destinasi wisata unggulan bagi wisatawan lokal dan mancanegara. “Karimunjawa memiliki potensi yang tidak kalah dibanding Bali, Lombok bahkan dengan Raja Ampat sekalipun,” ucapnya.

Menurut Didiek, Karimunjawa memiliki potensi keindahan alam yang indah. Oleh karena itu harus dilakukan penanganan khusus agar bisa bersaing dengan daerah tujuan wisata yang sudah lebih dulu berkembang. Politikus PDI Perjuangan ini melanjutkan, kepariwisataan Karimunjawa berkembang sangat lambat dan tidak terencana dengan baik. Investor yang masuk pun masih terbatas di kawasan pantai.

Infrastruktur jalan, bandara, listrik, sarana kesehatan, transportasi maupun fasilitas publik lainnya hingga kini juga belum memadai. Usulan penerapan KEK ini, Karimunjawa bisa dikelola oleh sebuah badan khusus seperti badan usaha milik daerah (BUMD) yang diberi kewenangan mengembangkan Karimunjawa di segala bidang. “Badan ini diharapkan bisa mendatangkan investor, melakukan pembangunan infrastruktur, dan menata wilayah sehingga bisa bersaing dengan destinasi wisata lain di Indonesia,” ujar Didiek.

Menurut dia, dengan diterapkan KEK di Karimunjawa, wilayah kepulauan ini akan diberlakukan sebagai kawasan khusus yang memiliki fasilitas khusus yang diharapkan bisa menarik investor untuk menanamkan investasinya seperti yang tertuang dalam Undang- Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Mengenai KEK. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah pajak penghasilan (PPh) dan pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB), penangguhan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah (PPNBM), dan lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jateng, Prasety Ariwibowo mengatakan kawasan Karimunjawa akan diperhatikan khusus untuk pengembangan pariwisata. Saat ini pihaknya sedang menyusun rencana induk (masterplan ) destinasi wisata di kawasan tersebut.

“Melalui masterplan itu, nantinya akan diatur mengenai zonasi, penggunaan tata ruang, sistem transportasi, pengelolaan branding, promosi, termasuk apakah diperlukan membentuk sebuah lembaga,” ucapnya.

amin fauzi



Berita Lainnya...