Edisi 04-02-2016
Beringin Bergolak, 12 Pengurus Dicopot


SURABAYA – Musyawah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Jawa Timur baruakan digelar pertengahan Februari nanti. Namun, gejolak di internalpartai sudah mulai muncul.

Penyebabnya adalah pencopotan 11 pengurusharian DPD I Partai Golkar dan satu biro DPP Golkar. Beberapa nama yang dicopot di antaranya adalah Gatot Sudjito, YusufHusni, Sahat Simanjuntak, Edi Budi Prabowo, Kodrat Sunyoto, Agus Salimdan beberapa lainnya. Muncul spekulasi bahwa pencopotan tersebut dalamrangka memuluskan salah satu kandidat pada Musda nanti.

Sekretaris DPD Golkar Jatim, Gesang Budiarso membantah spekulasi itu.Alasannya, pencopotan adalah keputusan DPP, dan dirinya hanyameneruskan saja. Gesan menjelaskan, sejumlah pengurus itu dicopotkarena melakukan kegiatan politik yang melanggar PO Partai Golkar No7/2011. Di antaranya bergabung dengan Golkar Agung Laksono dan hadirsekaligus melantik Musda Golkar versi Agung Laksono di sejumlah daerahdi Jatim.

“Politik adalah pilihan. Pada saat mereka memilih ke Golkar Ancol.Mereka sudah musdamusda dan melakukan pelantikan. Ya sekarang inimereka harus menerima konsekuensinya,” tegas Gesang, usai membacakan surat keputusan DPP Golkar nomer 71/DPP/golkar/XII/2015 tentang perpanjangan masa bakti kepengurusan DPD Partai Golkar Jatim dan pengesahan revitalisasi komposisi danpersonalia DPD Partai Golkar Jatim dalam rapat tertutup kemarin.

Gesang mengakui banyak pihak keberatan dengan pencopotan itu. Namun,purnawirawan TNI ini mengaku heran. Alasannya, protes baru disampaikan. Padahal SK pencopotan sudah ditandantani sejak 30 Desember 2015. Atau pada saat, Golkar kepengurusan Munas Riau masihberlaku. “Di bawah tanggal 31 Desember 2015 itu masih masa kerja kepengurusanDPP hasil Munas Riau. Jadi masih punya legitimasi untuk mengeluarkan kebijakan tersebut,” jelas Gesang.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Yusuf Husni tetap keukeuh bahwa pemecatan dirinya bersama 11 pengurus yang lain adalahmelanggar aturan. Pasalnya yang dibuat dasar pemecatan adalah hasil Munas Bali dengan Plt Ketum DPP Partai Golkar, Nurdin Chalid. “Seharusnya yang sah dan sesuai SK Depkum HAM adalah Munas Riau. Apalagi dalam SK ke-putusan tertanggal 30 Desember bersamaan dengan ARB ke Amerika. Jadi bisa ditebak keabsahan dari SK tersebut,” lanjut CakUcup, panggilan lekat Yusuf Husni ini.

Menurutnya, seharusnya semua pengurus dan kader harus bersabar danmenahan diri sambil menunggu hasil rekonsiliasi dan konsolidasi DPPyang berencana akan segera menggelar Munas.Sementara itu sejumlah pengurus DPD Golkar mengaku tidak tahu atasmunculnya SK pencopotan 12 pengurus tersebut.

Alasannya, pada undangan rapat kemarin tidak ada pemberitahuan apapun. “Jujur sejak awal sayatidak tahu kalau acaranya pengumuman soal kader golkar yang dipecatserta penggantinya. Sebab perihal undangannya juga kosong,”aku salah seorang pengurus Heri Kuntjung.

ihya’ ulumuddin


Berita Lainnya...