Edisi 04-02-2016
Korupsi Jalan Utama Tani Diusut


BANTUL– Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul terus berusaha mendalami dugaan korupsi dalam pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang ada di Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertahut) Kabupaten Bantul.

Mereka terus memeriksa pihakpihak yang diperkirakan mengetahui kronologis dari kasus tersebut. Kepala Kejari Bantul Ketut Sumedana mengungkapkan, pihaknya masih mempelajari kasus ini. Karena pihak Kantor Inspektorat Bantul mengatakan ada kerugian negara sekitar Rp45 juta dalam pembangunan delapan titik JUT yang tersebar di beberapa kecamatan di Bantul. Pihaknya juga masih mempertimbangkan apakah akan menggunakan dasar kerugian dari Inspektorat atau menggunakan perhitungan lain. “Kami masih mempelajarinya,” ujarnya.

Ketut mengungkapkan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan memanggil pihak Inspektorat untuk memperdalam perhitungan tersebut. Pihaknya akan berupaya mengklarifikasi dasar yang digunakan oleh Inspektorat untuk menghitung proyek tersebut sehingga pihak Inspektorat menemukan adanya kerugian sekitar Rp45 juta.

Setelah mengetahui dasarnya, pihaknya akan mempelajari hal tersebut dan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan audit. Jika perlu, pihaknya bisa meminta kepada BPKP untuk melakukan audit dan membandingkan hasil audit BPKP dengan Inspektorat. “Semua bisa kami tempuh. Yang jelas kasus ini terus berjalan,” katanya.

Berdasarkan pencermatan dan pengamatan dilapangan yang dilakukan oleh aparat kejaksaan, pihaknya telah menemukan ada unsur perbuatan melawan hukum dalam proses pembangunan JUT di berbagai tempat di Bantul. Saat ini pihaknya tengah mengumpulkan keterangan dan buktibukti yang mendukung dugaan korupsi pembangunan Jalan Usaha Tani yang memakan anggaran senilai Rp 3 miliar tersebut.

Ketut mengungkapkan, beberapa modus perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam pembangunan JUT ini. Modus pertama yang dilakukan adalah penambahan anggaran dalam penganggaran yaitu di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014 yang tidak benar. Telah terjadi penggelembungan anggaran dalam APBD Perubahan 2014. Modus kedua yang ditemukan oleh Kejari adalah pelaksanaan pembangunan tersebut.

Pegiat antikorupsi Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) Irwan Suryono mendesak kepada Kejari untuk segera meningkatkan status kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan. Jika tidak pihaknya khawatir kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2014 senilai Rp3 miliar ini akan menguap.

erfanto linangkung

Berita Lainnya...