Edisi 04-02-2016
Penerima KIS di DIY Berkurang


YOGYAKARTA– Jumlah penerima bantuan iuran (PBI) di DIY berkurang sebanyak 43.834 jiwa dari total 1,7 juta jiwa secara nasional.

Pengurangan berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor 168HUK/- 2015dan169HUK/2015tentang penghapusan dan penggantian peserta PBI Jaminan Kesehatan (JK) sertapenetapanPBIJK2016. Kepala Dinas Sosial DIY Untung Sukaryadi mengatakan, pada 2015 lalu jumlah peserta atau pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS)-PBI di DIY terdapat 1.572.154 jiwa. Setelah diverifikasi dengan mengacu pada beberapa perundangan dan peraturan yang berlaku, hasilnya mengalami pengurangan.

"Tercatat ada 43.834jiwayangsudahtakbisa lagi terdaftar sebagai PBI pada 2016 ini," katanya dalam jumpa pers bersama BPJS Kesehatan DIY di Yogyakarta, kemarin. Menurut Untung, penyebab pengurangan beragam antara lain, yang bersangkutan sudah dianggap mampu dalam hasil verifikasi Kementerian Sosial (Kemensos), meninggalmaupunpindahdomisili." Ada jugadataanomali dan data ganda," ujar dia. Namun, Untung juga mengakui hasil verifikasi yang dilakukan ada penambahan atau peserta baru.

Dengan kata lain, pada 2015 tidak mendapatkan PBI namun pada 2016 mendapatkannya. "Tambahan usulan baru penerima PBI dari masing-masing Kabupaten dan Kota di DIY sebanyak29.736jiwa," ujarUntung. Dari hasil verifikasi yang dilakukan, katadia, makapada 2016 di DIY terdapat 1.558.056 warga pemegang KIS-PBI. "Jumlahnya memang tidak konstan, pasti akan ada fluktuasi setiap tahun karena berbagai kondisi itu," kata Untung.

Adanya perubahan data penerima PBI ini membuat masyarakat bingung. Untuk itu, BPJS Kesehatan DIY yang memahami kebingungan masyarakat tersebut langsung membuka posko pengaduan. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan penjelasan mengenai persoalan ini. Kepala Cabang Utama BPJS Kesehatan DIY Upik Handayani mengatakan, posko pengaduan dibuka untuk pemantauan dan penanganan pengaduan distribusi KIS-PBI khususnya yang dikelola pihak ketiga.

Posko diharapkan bisa menjawab keluhan masyarakat yang merasa haknya sebagai PBI belum maksimal. Posko dibuka di Kantor Pusat, Kantor Divisi Regional, Kantor Cabang dan Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota. "Perubahan data membuat kami harus membuka pos ini sebagai layanan informasi. Warga yang merasa tahun sebelumnya mendapat PBI tapi tahun ini tidak, segera mendapat kejelasan," kata dia.

Upik mengatakan, posko yang dibentuk ini tidak hanya masalah terdaftar tidaknya masyarakat dalam PBI. Namun juga melayani aduan seputar pungutan yang dilakukan oknum. "Kami menengarai ada oknum yang dengansengaja melakukan pungutan saat melakukan distribusi KIS PBI," ujarnya. Dia menyebutkan, penyelewengan semacam ini akan ditindaklanjuti setelah menerima laporan dari warga. "Perlu dicatat peserta yang berhak mendapatkan KIS-PBI tidak dipungut biaya distribusi. Kami sudah menyiapkan tindakan bila ada pungutan liar yang dilakukan oknum," katanya.

Pada kesempatan itu, BPJS Kesehatan DIY mengaku sampai saat inisudahlebihdari 3.200fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat pertama yang melayani BPJS Kesehatan. Rinciannya 2.400 pelayanan kelas III dan 437 fasilitas perawatan puskesmas.

ridwan anshori


Berita Lainnya...