Edisi 04-02-2016
Toko Jejaring Ilegal Terus Bermunculan


YOGYAKARTA – Persoalan toko jejaring ilegal terus bermunculan. Belum tuntas penutupan toko jejaring nakal, kini justru muncul toko jejaring lain yang tanpa izin. Bedanya, kali ini tidak ada nama resmi toko jejaring yang digunakan.

Hanya semua petunjuk, mulai dari display, logo, dan warna mengacu salah satu toko jejaring. Toko jejaring baru ditemukan mulai beroperasi sejak Minggu (31/1) lalu di Jalan Pramuka, Umbulharjo. Padahal kuota toko jejaring di Kecamatan Umbulharjo telah penuh. Bahkan kuota untuk seluruh Kota Yogyakarta penuh dengan 52 unit sesuai Peraturan Wali Kota (Perwal) No 79/2010. Tahun lalu, sembilan toko jejaring yang sudah divonis bersalah di Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta.

Namun proses penutupan paksa toko jejaring itu justru jalan di tempat. Sembilan toko jejaring yakni Ceriamart di Jalan Rejowinangun, Pandeyan, Jalam Veteran, Jalan Parangtritis, dan Jogokaryan. Kemudian di Jalan Patangpuluhan, Jalan Wakhid Hasyim, Jalan Tamansiswa, dan Jalan Tritunggal sudah diproses sampai vonis. Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta juga sudah mengajukan penutupan paksa kemeja wakil wali kota.

Namun demikian, saat dikonfirmasi mengenai penutupan paksa, Wakil Wali Kota Imam Priyono meminta Dintib dan Dinas Perizinan (Dinzin) melakukan pendekatan terhadap pengusaha pemilik toko jejaring itu. "Pengusaha diberi tahu kalau di Yogyakarta sudah ada pembatasan," saran IP, Rabu (3/2). Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta Totok Suryonoto enggan menjelaskan penanganan terhadap toko jejaring ilegal itu.

Meski, Selasa (2/2) lalu, petugas Dintib sudah melakukan pengecekan toko jejaring baru di Jalan Pramuka. Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Pakta Integritas Kota Yogyakarta Winarta menegaskan, pemkot memang seharusnya tak tebang pilih. Apalagi, ini menyangkut dengan iklim investasi di Kota Yogyakarta. "Jangan biasakan pembiaran. Kalau seperti ini akan merusak tata kotanya," katanya.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogya Sigit Wicaksono menuding ada unsur kesengajaan untuk membiarkan toko jejaring ilegal untuk tetap beroperasi. Ini berbeda dengan perlakukan pemkot terhadap PKL. Salah sedikit saja, sudah diproses sampai disita. "Kalau melanggar dan risikonya ditutup paksa, ya harus dilakukan," ucap Sigit.

Pemkot memang terkesan tidak tegas menangani toko jejaring tanpa izin. Tahun lalu, toko jejaring di Jalan Cendana sempat disegel setelah adanya putusan pengadilan. Namun toko itu sempat kembali dengan berdalih meminjam kunci dari Dinas Ketertiban. Kini, satu toko kembali dibuka yakni toko jejaring di Jalan Batikan.

Pengelola membuka hanya separuh tokonya seperti yang dilakukan toko jejaring di Jalan Cendana. Modus lain yang sebelumnya dilakukan toko jejaring di Jogokaryan adalah menutup sementara toko setelah dirazia, namun tak lama kemudian dibuka kembali.

sodik

Berita Lainnya...