Edisi 04-02-2016
Kemendikbud Ajukan Revisi UU Film


BANDUNG – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 33/2009 tentang Perfilman ke DPR RI.

Sejumlah poin dalam undang-undang tersebut justru dinilainya menghambat berkem bang nya industri film di In do ne sia. “Undang-Undang Nomor 33/2009 tentang Perfilman mem butuhkan revisi. Secepat mung kin kami ajukan revisi supaya film Indonesia on the track. Pasar dan kreativitas (industri film Indonesia) sangat besar. Tapi ada sumbatan leher botol yang perlu dibuka,” ujar Menteri Pen - didikan dan Kebu da ya an Anies Bas weda dalam sambutannya pada pembukaan Program Pusat Pengembangan Perfilman Tahun Anggaran 2016, di Bandung, tadi malam.

Dia mengatakan, kondisi perfilman Indonesia bisa dibilang jalan di tempat. Saat ini saja Indo nesia masih kekurangan outlet atau bioskop untuk memutar hasil produksi film karya anak bangsa. Bukan hanya di dae rah pinggiran bahkan kota be sar seperti Kota Bandung masih kekurangan. “Kami kurang layar sekarang ada 1.200 (bioskop). Tapi ini kami masih belum tahu. Kami masih akan lakukan pendataan dan akan berupaya ruang untuk menumbuhkan itu (bioskop) dipermudah,” katanya.

Anies melanjutkan, demi mendorong kemajuan industri perfilman tanah air, mulai 2015 lalu Kemendikbud membentuk pusat pengembangan perfilman. Lembaga yang baru saja dibentuk itu akan memiliki peran penting dalam menyusun rencana pengembangan industri film tanah air.

“Karena dulu urusan perfilman berada di bawah Direktorat Kesenian dan Perfilman. Se hing - ga perfilman kurang diperha ti - kan. Tapi justru kesenian yang dikedepankan. Sekarang kita bentuk terpisah levelnya langsung di bawah kementerian. Pusat pengembangan perfilman ini jadi cikal bakal yang ngurus film (di Indonesia),” ujar dia.

Guna mendukung majunya industri film tanah air ke depan, pihaknya juga memeberikan ang gar an cukup besar kepada pusat pengembagan perfilman mencapai Rp30 triliun untuk satu tahun ke depan. Di ha rap - kan lembaga baru ini mampu me nyusun rencana strategis pengem bangan industri film tanah air.

“Kami ingin percepatan dalam menumbuhkan film kita. Maka saya harap kami dapat men cari cara untuk memudah - kan izin (pembuatan film dan pem bangunan bioskop). Se ka - rang kami berada di era sangat terbuka. Kreatifitas tidak lagi dimo nopoli. Karena film itu jadi instrument untuk mulai me mer - kenal kan sampai mengoptimalkan potensi daerah-daerah kita,” pungkasnya.

Di lokasi yang sama Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar juga menyatakan, jika undang-undang tentang perfilman memang perlu adanya dilakukan revisi. Bahkan, dia mengaku, menjadi salah satu orang yang dulu menentang lahirnya Undang – Undang Nomor 33/ - 2009 tentang Perfilman. “Saya ter masuk orang yang dulu me - nentang lahirnya undang-undang ini,” katan dia.

Pasalnya kata dia, undangundang perfilman itu justru menghambat berkembangnya industri film tanah air. Sejumlah poin dalam undang-undang itu dinilai tidak relevan. Contohnya saja dengan dikeluarkannya undang- undang tersebut, lembaga film yang dulunya memiliki ke - we nangan dalam pengambilan keputusan saat ini perannya sema kin tidak terlihat. Pada zaman Orde Baru ada Dewan Film Nasional yang memiliki kewenangan penuh dalam mengontrol perfilman tanah air.

Kemudian tahun 80- an Dewan Perfilman diubah menjadi Badan Pertimbangan Film Nasional yang beranggotakan 21 orang. Badan itu di - beri anggaran oleh pemerintah dan menjadi kaki tangan seorang me n teri dalam pengambilan keputusan. “Kemudian lahir UU Nomor 33/2009 lembaga tadi dikecilkan lagi perannya. Sekarang ini lembaga film seperti kayak LSM saja yakni Badan Perfilman In do - nesia,” ujarnya.

Kemudian dalam UU itu juga saat terjadi sengketa antara lembaga sensor film dengan para produser yang harus diselesaikan di pengadilan negeri. Padahal dulu sebelum undang-undang itu lahir penyelesainnya dapat dilakukan melalui lembaga perfilman yang dibentuk pemerintah. “Prosesnya jauh lebih cepat. Sekarang harus diselesaikan di pengadilan negeri. Dulu Badan Per tim bangan Film Indo ne - sia punya hak memutuskan beredar atau tidak,”ujarnya.

Dia menambahkan, Pe me rin - tah Provinsi Jawa Barat me mi - liki konsen terhadap pe ngem - bangan film Indonesia. Pihaknya telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan para produser film tanah air. “Kami lakukan MoU dengan produser film Indonesia. Kami akan bantu segalanya bantu promosi, asal memerkenalkan wisata dan budaya Jawa Barat. Tapi sayang sampai saat ini belum ada produser yang membuat film tentang Jawa Barat karena terkendala kreativitas padahal pasar - nya ada,” ucap dia.

Ditanya terkait pembentukan pusat pengembangan perfilman, Deddy enggan mengomentari banyak perihal itu. Karena dia mengaku belum tahu fungsi dari lembaga tersebut. “Saya belum tahu ini, makhluk apa ini,” pungkasnya.

mochamad solehudin

Berita Lainnya...