Edisi 04-02-2016
Nama Dicatut, Bupati Harus Lapor Polisi


BANDUNG BARAT - Bupati Bandung Ba - rat Abubakar harus melapor ke pihak berwajib terkait kasus penipuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Ban dung Barat yang mencatut namanya.

Jika kasus ini dibiarkan di kha - wa tirkan akan semakin banyak la gi korban yang mengadu. Pengamat Hukum Tata Ne - gara dari Universitas Parah - yangan (Unpar) Bandung Asep War lan Yusuf mengatakan se - lain bupati, Sekda Kabupaten Bandung Barat Maman S Sun - jaya dan Kepala Badan Ke pe - gawaian Daerah KBB Tono Nur - pomo juga ha rus melaporkan kasus ini.

“Bupati di sini posisinya se - bagai kepala daerah, lalu sekda se laku pembina PNS, dan Ke - pala BKD selaku badan yang me - nangani kepegawaian. Artinya, de ngan melaporkan kepada pi - hak kepolisian, kasus ini bisa di - ungkap siapa pelakunya dan ju - ga tidak akan ada lagi korban lain nya,” kata Asep saat dihu bu - ngi kemarin.

Dalam kasus ini, kata Asep, se harusnya Pemkab Bandung Ba rat langsung melaporkan ke - pada pihak berwajib, karena po - sisinya telah dirugikan oleh pe - laku yang mencatut nama Pem - kab Bandung Barat melalui pe - ner bitan SK Bupati palsu yang didalamnya tercantum nama Bu pati Bandung Barat Abu - bakar. Hal itu sudah masuk pada ra nah hukum yakni pen ce m a - ran nama baik.

Lebih jauh Asep men je - laskan, kasus besar seperti ini ten tu akan merugikan ma sya - rakat di Kabupaten Bandung Ba rat. Dengan aksi penipuan un tuk menjaring korban lebih ba nyak, tentu akan merugikan se mua pihak termasuk di da - lamnya pemerintah yang na - manya ikut dicatut. Apalagi ada unsur uang ratusan juta yang di - berikan oleh para korban yang ma suk ke kantong pribadi. “Justru kalau tidak me lapor - kan kasus ini akan terus ber kem - bang dan banyak ma sya rakat lain - nya yang akan ter je bak dengan modus seperti ini,” ujarnya.

Anggota DPRD KBB Tatang Gu nawan mendesak untuk pe - ngu sutan secara tuntas siapa da - lang dibalik aksi penipuan SK CPNS bodong ini. Penipuan yang dilakukan oleh orang yang me - ngaku sebagai PNS di ling - kungan Pemkab Bandung Barat ha rus segera di proses secara hu - kum, karena ini sudah masuk ke - pada ranah tindak pidana.

Se lain itu, jika kasus penipuan ini dibiarkan bergulir begitu saja, ma ka kedepan tentunya bakal akan ada lagi korban lainnya yang ditipu oleh oknum-oknum ter sebut dengan hanya diimingiimingi SK bupati bodong. “Siapapun yang terlibat harus diproses hukum, mau itu orang yang dekat dengan bupati atau siapapun itu, jika orang itu memang terbukti ikut terlibat ya harus di proses,” tegasnya

Tatang melanjutkan, terkait aksi penipuan ini, pemerintah seharusnya langsung aktif melakukan sosialisasi bahwa Pemkab Bandung Barat tidak menyelenggarakan proses seleksi CPNS. Dalam hal ini, pemerintah jangan diam saja melihat banyaknya masyarakat yang sudah menjadi korban dari aksi pelaku yang berhasil me - ngumpulkan uang total hingga miliaran rupiah. “Jadi ma sya - rakat bisa paham dan tahu, bah - wa tahun ini tidak ada pe ne ri - maan CPNS,” ujarnya.

nur azis


Berita Lainnya...