Edisi 04-02-2016
4 Daerah Belum Serahkan Dokumen


MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama tiga kabupaten lain hingga kini belum menyerahkan pendataan personel, pembiayaan, prasarana dan sarana, serta dokumen (P3D) terkait proses pemindahan kewenangan SMA negeri dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

“Selain Medan, daerah yang belum menyerahkan itu, yakni Pemko Sibolga, Pemkab Padanglawas dan Pemkab Nias Selatan,” kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut, August Sinaga, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi E DPRD Sumut, di Gedung Dewan, Rabu (3/2).

Menurut dia, memedomani surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dokumen P3D sudah harus diserahkan paling lambat Maret 2016, sedangkan untuk penyerahan asetnya paling lama Oktober 2016. Masalah pemindahan pendidikan menengah tertuang dalam Undang- Undang (UU) No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa urusan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dikembalikan ke provinsi.

“Sementara kabupaten/ kota hanya memiliki kewenangan pendidikan dasar dan pendidikan nonformal,” ujarnya. Dia menuturkan, sesuai surat edaran Mendagri, beberapa hal yang sudah dilakukan Disdik Sumut yakni membentuk tim transisi. Saat ini, tim sedang memproses dokumen P3D yang diminta untuk proses pemindahan tersebut.

Dalam proses ini, ada potensi permasalahan karena disebutkan dalam surat edaran tersebut bahwa tidak boleh terjadi stagnasi atau kevakuman dalam pelayanan terhadap publik, khususnya pendidikan selama masa transisi. “Yang kami takutkan bahwa ketika pada Januari 2017 sudah resmi ke provinsi, kalau ada kabupaten/kota yang sama sekali belum menyerahkan dokumen P3D, kami tidak akan bisa mengalokasikan anggaran,” kata August.

Dia mencontohkan beberapa persoalan yang dapat timbul, di antaranya jika ada guru yang ingin naik pangkat. Namun, karena dokumennya tidak ada di provinsi, maka tidak dapat diproses. Masalah lain, jika izin operasional sekolah swasta sudah habis dan ingin diperpanjang, sementara sekolah tersebut ada di kabupaten/ kota yang dokumen P3D-nya belum masuk ke provinsi, sehingga tidak dapat diproses.

Sebab, belum ada serah terima antarkabupaten dengan provinsi. Karena itu, Disdik Sumut meminta Komisi E DPRD Sumut memfasilitasi agar pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota dapat duduk bersama mengakomodasi permasalahan yang akan terjadi. Sebab ke depan, dia mengakui penyusunan anggaran 2017 akan lebih rumit dibanding tahun sebelumnya.

Pasalnya, provinsi sudah memiliki kewenangan untuk pendidikan menengah dan pendidikan layanan khusus, sehingga banyak hal yang harus dipersiapkan. Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Zahir, mengatakan, akan mendesak empat kabupaten/ kota yang belum menyerahkan dokumen P3D tersebut agar segera menyerahkannya. Komisi E akan turun ke empat daerah itu menemui bupati dan kepala Disdiknya, untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi permasalahan, sehingga sampai sekarang dokumen P3D belum diserahkan.

Politikus PDI Perjuangan ini menuturkan, pengalihan kewenangan ini harus secepatnya agar pemerintah provinsi bersama DPRD Sumut dapat mengawasi kegiatan di SMA/SMK. Misalnya mengawasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebab, penyaluran dana BOS ke sekolah rentan penyimpangan, seperti yang terjadi di Kabupaten Batubara.

Menurut Zahir, ada laporan bahwa dana BOS yang ditransfer ke rekening kepala sekolah di kabupaten tersebut dipotong oleh oknum yang diduga diinstruksikan kepala Disdik setempat. “Makanya kalau SMA Negeri ini cepat dialihkan pemerintah kabupaten/ kota ke provinsi, masyarakat sudah terbantu 30%. Sebab, hampir 2.000 SMA di Sumut bisa di bawah pengawasan kami langsung,” ujar Zahir.

Dana BOS Naik

Dalam pertemuan itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut, Ernawati, mengatakan, dana BOS Provinsi Sumut tahun ini naik signifikan dibanding tahun sebelumnya, yakni dari Rp2,58 triliun menjadi Rp2,99 triliun. Hal itu karena penyaluran BOS untuk pendidikan menengah yakni SMA/- SMK akan disalurkan oleh provinsi. “Dana BOS Triwulan I senilai Rp700 miliar sudah ditransfer ke kas daerah untuk tingkat SD-SMA,” ujarnya.

Fakhrur rozi

Berita Lainnya...