Edisi 04-02-2016
Dispenda Terbitkan Izin Reklame di Zona Terlarang


MEDAN – Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Medan mengeluarkan izin reklame jenis neon box di kawasan bebas reklame. Alasannya, reklame tersebut sudah berdiri sebelumnya.

“Setelah kami cek, izinnya sudah ada. Kami yang mengeluarkan. Kami keluarkan karena posisinya sudah berdiri. Daripada tidak ditarik pajaknya, kami keluarkan saja izinnya sekalian. Kan bisa jadi pendapatan,” ucap Kabid Penagihan Dinas Pendapatan Kota Medan, Yusdalina, kepada KORAN SINDO MEDAN, Rabu (3/2).

Yusdalina menjelaskan, izin reklame tersebut dikeluarkan 30 April 2015. Durasi reklame tersebut selama setahun. Artinya ada dua bulan lagi berakhir. Hanya saja pihaknya telah membuat pernyataan, apabila izin tersebut berakhir, reklame tersebut dibongkar. Pemiliknya sendiri bersedia membongkar reklame tersebut. Mengingat, pihaknya tidak memperpanjang lagi izin tersebut.

“Kami tidak memperpanjang lagi izinnya. Pemiliknya sudah bersedia membongkar reklame tersebut begitu izinnya berakhir. Soalnya itu kawasan tidak dibenarkan. Makanya, tidak kami perpanjang. Ada enam titik di kawasan Lapangan Merdeka yang kami keluarkan izinnya,” ungkapnya. Diakuinya, tidak hanya di lokasi itu saja, ada beberapa reklame yang sudah berdiri lebih dulu, pajaknya ditarik.

Setelah itu dibuat surat pertanyaan untuk bersedia membongkar sendiri begitu massa izinnya berakhir. Terutama reklame yang menggunakan konstruksi dan luasnya di bawah sepuluh meter. Sementara untuk reklame yang menempel mereka menyurati dan membongkarnya langsung. “Kalau tidak mau membongkar sendiri, dipotong langsung. Banyak yang kami tarik pajaknya.

Dengan catatan membuat surat pernyataan membongkar sendiri begitu izinnya berakhir dan tidak diperpanjang izinnya. Tapi yang menempel kami surati. Kalau membandel juga langsung kami bongkar. Untuk pengawasan bukan kami, tapi di TRTB Kota Medan. Makanya, mana yang tidak ada izinnya kami laporkan sama mereka. Mereka yang bongkar,” ucapnya.

Dia berharap apabila ada reklame yang berdiri di kawasan terlarang, langsung disampaikan. Apabila ada izinnya, mereka langsung membuat surat pemberitahuan agar izinnya tidak diperpanjang dan dibongkar sendiri begitu massanya berakhir. Sebab, mereka tidak ingat mana saja izinnya masih atau tidak.

Kabid Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Dinas TRTB Kota Medan, Indra Siregar, mengungkapkan, tidak mencampuri urusan reklame yang luasnya di bawah sepuluh meter maupun menempel di dinding. Sebab, itu bukan kewenangan mereka melainkan Dinas Pendapatan Kota Medan.

Reza shahab

Berita Lainnya...