Edisi 04-02-2016
Paloh Minta Jatah 4 SKPD


JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh diketahui pernah meminta jatah empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dari Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho.

Hal itu diungkapkan Gatot menanggapi kesaksian Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dalam persidangan Gatot di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin. Permintaan jatah SKDP dari Surya Paloh disampaikan saat islah antara Gatot dan Erry yang antara lain dihadiri Surya Paloh dan Otto Cornelis (OC) Kaligis selaku ketua Mahkamah Partai NasDem di Kantor DPP Partai NasDem Gondangdia, Jakarta Pusat.

Permintaan jatah itu, menurut Gatot, juga diketahui Erry. Menurut dia, sudah ada 10 SKPD yang ditempati orang-orang Erry. “Itu yang jadi forum islahnya di Gondangdia, tanggal 19 Mei 2015. Saya mengatakan redaksional, Bang SP (Surya Paloh), dari 55 SKPD cuma kasih 10 (ke Erry).

Saya pikir wajar dan beliau minta 4 SKPD. Makanya, saya sampaikan ke Pak Wagub bahwa tour of duty (mutasi) nggak harus bidding (lelang jabatan). Kalau bidding itu kalau jabatan lowong,” ungkap Gatot di hadapan majelis hakim kemarin. Diketahui, Gatot dan Erry sebelumnya adalah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. Gatot merupakan politikus PKS, sedangkan Erry menjabat sebagai ketua DPW Partai Nas- Dem Sumut.

Erry kemarin juga dihadirkan sebagai saksi untuk Gatot dan istrinya, Evy Susanti. Gatot melanjutkan, satu di antara SKPD yang diminta Erry adalah Kepala Inspektorat Pemprov Sumut. Ketika itu Gatot mengiyakan. Pasalnya, kepala inspektorat memang akan pensiun. Sebelum islah di DPP Partai NasDem, Erry juga menyampaikan akan melakukan pertemuan dengan Gatot pada hari Minggu dan rencananya akan ada pertemuan dengan Surya Paloh pada Rabu, 20 Mei 2015.

Rupanya pertemuan terjadi sehari lebih cepat. “Kalau begitu sampaikan ke Pak SP, sampaikan saja,” ungkap Gatot. Pertemuan islah itu diduga dimaksudkan untuk meloloskan Gatot dari penyelidikan Kejati Sumut dan Kejagung atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos). lalu, Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH), dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pemprov Sumut.

Selain itu dibahas keluhan Erry yang mengaku tidak diberi peran sebagai wagub. Pada persidangan Senin, 23 November 2015, Gatot menyampaikan, ketika islah Erry menuturkan, berdasarkan undang- undang seharusnya Erry menangani lima bidang. Di antaranya pemuda dan olahraga, pengawasan internal, dan pemberdayaan perempuan. Gatot juga mengaku kecewa.

Sebab, meski sudah ada islah dan pembagian jatah SKPD, dia masih terseret kasus hukum. Dia menilai apa yang terjadi dengannya atas kasus yang ditangani kejaksaan terlihat jelas unsur politisnya. “Saya apresiasi permintaan SKPD, tapi terjadi proses yang berlangsung seperti ini dan banyak nuansa politis,” tandas Gatot.

Selepas persidangan, Tengku Erry Nuradi membantah adanya permintaan jatah terutama dari Surya Paloh saat dilangsungkan islah di DPP Partai NasDem. Dia mengklaim pimpinan DPP Partai NasDem tidak ikut campur tangan dalam tata kelola dan pelaksanaan kerja Pemprov Sumut. “Tidak ada urusan SKPD dengan beliau (Surya Paloh). Saya hanya melaporkan saja.

Beliau bilang ya wajar saja, tidak ada campur-campur. Itu terserah Pak Gubernur mau kasih atau tidak. Ini perlu saya luruskan ya, jadi tidak ada minta-minta,” kilah Erry. Dalam kesaksiannya, Erry mengungkapkan beberapa hal. Pertama , hubungan yang tidak harmonis dengan Gatot sehingga terjadi islah di kantor NasDem. Erry berkilah tidak tahu-menahu penyebab ketidakharmonisan itu.

Yang jelas, menurutnya, selama dua tahun Erry dan Gatot kurang berkomunikasi. Kedua, pembagian tugas gubernur dan wakil gubernur tidak jelas. Selaku wakil gubernur, seharusnya Erry diberi tugas untuk menangani bidang pengawasan, pemberdayaan perempuan, pemuda, sosial, lingkungan hidup, melakukan koordinasi instansi secara vertikal, dan membantu kepala daerah secara umum.

Bahkan permasalahan gaji pegawai Pemprov Sumut memantik pergesekan antara Gatot dengan Erry. “Bapak Gubernur mengatakan itu urusan sekda, saya tidak diperkenankan mencampuri. Setelahitu, PakGubernurtidakpernah memanggil saya,” kata Erry. Ketiga , temuan dan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengenai ketidakberesan dana bansos yang dikelola tiap SKPD, BOS, dan DBD kepada kabupaten atau kota.

Di dalam audit itu disebutkan di antaranya penyimpangan dana BOS dan DBD tidak diberikan kepada yang berhak. Bahkan dana BOS tidak disalurkan untuk sekolah. Dalam audit tersebut, menurut Erry, untuk dana bansos tertuang bahwa laporan pertanggungjawaban lembagalembaga penerima tidak dilengkapi bukti-bukti penggunaan yang sah sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Erry menuturkan dirinya pernah menegur sejumlah SKPD yang tertuang dalam audit BPK melalui surat. Meski sempat ingin membahas temuan BPK dengan Gatot, Gatot tidak bisa ditemui lantaran sibuk. “Yang saya tahu baru-baru ini disidik Kejaksaan Agung. Polda dan kejati di awal ada penyelidikan dana bansos, tapi tidak tahu perkembangannya,” ungkap dia.

Keempat , Erry membeberkan, DPRD Sumut sempat akan mengajukan interpelasi pada 2013 mengenai pernikahan Gatot dengan Evy. Apalagi diketahui Evy adalah istri kedua Gatot. Ditambah lagi, masyarakat umum mempertanyakan status Evy. Sepengetahuan Erry, kalau ingin memiliki lebih dari satu istri harus minta izin atasan, yaitu Mendagri.

Selain interpelasi soal status Evy, DPRD juga berkeinginan mengajukan interpelasi mengenai audit dan temuan BPK soal penyaluran dana BOS, bansos, dan DBD. “Interpelasi (soal temuan BPK) setahu saya tidak pernah sampai ke inti. Pak Gubernur tidak pernah ditanya DPRD karena prainterpelasi selalu gagal,” tandasnya.

Menyikapi pernyataan Gatot, Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak menyatakan pihaknya masih menunggu persidangan. Meski diungkapkan di persidangan oleh Gatot, bukan berarti langsung ditelusuri kebenarannya.

KPK akan melihat apakah ihwal tersebut masuk dalam putusan Gatot dan Evy atau tidak. Disinggung apakah Surya Paloh bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum, Yuyuk enggan berspekulasi. “Itu materi perkara. Saya nggak bisa berkomentar,” ujar Yuyuk saat ditemui KORAN SINDO di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Sabir laluhu

Berita Lainnya...