Edisi 04-02-2016
Pemprovsu Bertele-tele Jemput Eks Gafatar


MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dinilai lamban menjemput sekitar 301 mantan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang masih berada di lokasi penampungan di Jawa Tengah.

Koordinator Kontras Sumut Herdensi Adnin mengatakan, pemulangan mantan anggota Gafatar merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang harus dilakukan cepat, tepat, dan tuntas. Herdensi Adnin mengatakan, hal itu merujuk pada pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo yang meminta pemerintah daerah masing- masing mengurus kepulangan mantan anggota Gafatar.

Melihat konteks itu, pihaknya menuntut agar Pemprovsu berkomitmen agar segera memulangkan mantan anggota Gafatar asal Sumut. Baginya tidak ada alasan bagi Pemprovsu lamban memulangkan mantan Gafatar hanya karena persoalan anggaran, persoalan koordinasi, dan juga administrasi.

“Kalau masih juga belum dipulangkan karena alasan itu, berarti Pemprovsu sangat tidak bertanggung jawab terhadap keputusan politiknya sendiri,” kata Herdensi Adnin, Rabu (3/2). Herdensi juga mengingatkan ada tiga hal harus dilakukan pemerintah. Pertama, pemerintah harus melayani mantan Gafatar hingga dipulangkan kembali ke daerah asalnya. Kedua, pemerintah harus bisa memberikan perlindungan.

Ketiga , pemerintah harus menjamin keberlangsungan hidup mantan anggota Gafatar. Hal ini mengingat mereka sudah tidak punya lagi harta benda. “Maka Pemprovsu harus bertanggung jawab memulangkan mereka juga memikirkan masa depanya.” “Kalau tidak, maka kami dari Kontras bersama masyarakat sipil akan menggugat Pemprovsu sebagai satu langkah hukum, dan kami juga akan melaporkan hal ini ke Komnas HAM,” ucapnya.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Sumut Zulkifli menolak berkomentar terkait proses pemulangan eks Gafatar. “Memang semalam (Selasa malam) kami sudah rapat, tapi saya tidak berwenang menyampaikan hasilnya.

Sebaiknya, ditanya ke Pak Sekda saja, soalnya Pak Sekda yang kemarin memimpin rapat bukan saya,” ujarnya Dia juga mengatakan, persoalan proses pemulangan eks Gafatar ini juga bukan menjadi tanggung jawab Kesbangpolinmas semata. Namun, karena selama ini tidak ada instansi lain menangani sehingga Kesbangpolinmas mengambil alih proses tersebut.

“Sebenarnya ini bukan semata tanggung jawab dari kami,” ujarnya. Sebelumnya, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah segera menjemput warganya yang ikut dalam Gafatar di penampungan sementara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, para mantan Gafatar harus segera dikembalikan ke tempat asalnya agar bisa bersosialisasi dan berbaur sebagai bagian dari masyarakat asalnya.

Karena itu, Puan mengimbau pemda agar bisa mempercepat penjemputan dan memastikan kehidupan sosial yang kondusif di daerah masing- masing. Dari data yang diterima, Puan mengarakan, sampai saat ini masih ada 5.764 jiwa pengungsi eks Gafatar yang ditampung di beberapa tempat.

Di Jakarta ada 3.004 orang, Semarang 1.752 orang, Surabaya 727 orang, dan Makassar ada 281 orang. Hal senada disampaikan Mendagri Tjahjo Koemolo. Dia meminta pemda hadir dengan menjemput warganya eks Gafatar yang berada di tempat-tempat penampungan. Dia juga mengimbau jajaran pimpinan daerah memberikan penjelasan kepada warga setempat agar bisa menerima kembali kepulangan eks Gafatar di tengah lingkungannya.

Lia anggia nasution/

Berita Lainnya...