Edisi 04-02-2016
PHK Picu Kemiskinan dan Kriminalitas


MEDAN - Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh yang mulai dilakukan sejumlah perusahaan di Sumatera Utara (Sumut) diyakini bakal berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

Ancaman paling nyata adalah meningkatnya angka kemiskinan dan aksi kriminalitas. Pengamat sosial dari Universitas Sumatera Utara (USU), Agus Suryadi, mengatakan, dampak langsung dari banyaknya perusahaan yang tutup adalah tingkat pengangguran semakin tinggi. Jika pengangguran tinggi, otomatis rentan dengan kemiskinan. “Pengangguran berdampak kepada kemiskinan.

Bagaimana tidak, orang yang menganggur tentunya tidak memiliki uang dan akhirnya jadi miskin. Jadi ini (perusahaan tutup) akan berdampak luas,” ujarnya di Medan, Rabu (3/2). Jika masyarakat menganggur, lanjut dia, tingkat stres dan depresi akan semakin tinggi, sehingga tindak kriminalitas diyakini bakal bertambah. Dia melihat, kemiskinan dan kriminalitas bakal sulit dihindari mengingat belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan, baik bagi pekerja baru maupun karyawan yang terkena PHK.

“Pemerintah belum ada upaya mengatasi masalah ini, yakni memberikan lapangan pekerjaan baru. Akibatnya yang menganggur hanya bisa bertahan dengan keuangan yang ada sampai dia mendapat pekerjaan lagi,” ujarnya. Untuk mendapatkan pekerjaan baru tentu bukan perkara mudah di tengah kondisi ekonomi sekarang ini. Ujungujungnya, banyak orang yang pengangguran memilih jalan pintas, salah satunya melakukan aksi kriminalitas.

Menurut dia, salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah pemerintah harus menjalankan kebijakan-kebijakan yang sudah disusun dengan cepat, terarah, dan tepat sasaran. Hal yang terpenting adalah kebijakan tersebut dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Sumut nyaris menyentuh angka 1,5 juta.

Data per Maret 2015, jumlah penduduk miskin Sumut mencapai 1.463.670 orang atau 10,53% dari total penduduk 13,8 juta jiwa. Jumlah ini bertambah 103.070 orang dari posisi September 2014 yang hanya berjumlah 1.360.600 orang. Umumnya, masyarakat miskin terdapat di wilayah pedesaan.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Laksamana Adyaksa, mengatakan, hal yang terpenting dilakukan pemerintah saat ini adalah bagaimana meningkatkan daya saing. Untuk meningkatkan daya saing, kuncinya adalah penyediaan infrastruktur. Selama ini, kata dia, persoalan utama pengusaha di Sumut adalah infrastruktur dan energi.

Kondisi tersebut membuat ekonomi biaya tinggi sehingga harga jual produk mahal. Dengan kondisi seperti ini, sulit bagi industri bersaing dengan produk dari luar negeri yang harganya lebih murah. Diberitakan sebelumnya, selama Januari 2016, sedikitnya 150 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut, sudah terkena PHK.

Sekretaris FSPMI Sumut, Wiluyo, khawatir gelombang PHK ini bakal terus berlanjut jika pemerintah tidak segera mengambil langkah- langkah konkret. Sementara itu, Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Willy Agustomo, mengatakan, buruh akan melakukan aksi besar-besaran pada Sabtu (9/2) mendatang untuk menuntut pemerintah lebih responsif terhadap kondisi ekonomi saat ini.

Jelia amelida

Berita Lainnya...