Edisi 04-02-2016
Kaki Suramadu Digarap Daerah


JAKARTA– Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) tidak lagi mengelola kawasan kaki Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu). Pengelolaan kawasan seluas 1.200 hektare itu dikembalikan ke Pemkot Surabaya dan Pemprov Jawa Timur.

Keputusan ini diambil Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas tentang Pengembangan Wilayah di Kaki Jembatan Suramadu di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Jokowi menekankan, pada 2016 fokus perhatian pemerintah bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pemerataan pembangunan. “Kita menginginkan ada pemerataan pembangunan di Jawa dan di luar Jawa serta di Indonesia bagian barat dan timur,” ujar dia kemarin.

Menurut Jokowi, Jembatan Suramadu dibangun dengan tujuan mempercepat pengembangan dan pembangunan wilayah, terutama di Madura. “Paradigma pemerataan pembangunan harus bersifat Indonesia sentris sehingga pembangunan bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat di seluruh provinsi,” ujar Jokowi kemarin.

Sekretaris Kabinet Pramomo Anung seusai rapat menjelaskan, dalam waktu dekat segera diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengembalian status pengelolaan kawasan kaki Suramadu seluas 600 hektare di Surabaya dan 600 hektare di Madura. Saat ini kawasan itu dihuni 80.000 warga atau sekitar 27.000 kepala keluarga (KK).

“Persoalan selama ini kan sejak bertahun-tahun lalu masyarakat tak bisa mengurus status kepemilikan tanah mereka. Daerah tersebut juga tidak bisa dikembangkan pemerintah sehingga hari ini Presiden telah membuat keputusan,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dalam jumpa pers di Istana Negara, kemarin.

Wali Kota Surabaya terpilih, Tri Rismaharini yang kemarin hadir dalam rapat mengungkapkan, selama ini masyarakat di kawasan kaki Suramadu, khususnya sisi Surabaya, tidak bisa memproses status kepemilikan tanah. Kebijakan pemerintah pusat mengembalikan pengelolaan kawasan itu kepada Pemkot Surabaya akan mempermudah pengurusan tanah seperti diinginkan warga. “Setelah rapat hari ini, maka warga bisa mengurus hak tanah seperti masyarakat yang lain,” katanya.

Risma menjelaskan, selama menjabat sebagai wali kota, dia merasakan betul kesulitan warganya tidak bisa mengurus surat kepemilikan tanah di kaki Suramadu. Padahal tanah itu milik warga. Menurut dia, warga terus terang keberatan dengan rencana pengembangan kawasan Suramadu yang mengharuskan mereka hengkang. Padahal sejatinya, mereka ingin ikut merasakan dampak positif dari Suramadu.

Memang dalam sejumlah kesempatan Risma melontarkan kritik terhadap rencana pengembangan wilayah Suramadu yang menempatkan warga sebagai korban. Menurut dia, pembangunan Suramadi seharusnya bisa dinikmati warga di sekitar dan menyejahterakan. Namun, bila pada akhirnya pengembangan kawasan Suramadu justru membuat warga sekitarnya tersingkir, tujuan dibangun Suramadu tidak tercapai.

Bagaimana Nasib BPWS?

Beralihnya status pengelolaan kawasan kaki Suramadu kembali pada pemerintah daerah secara langsung menohok eksistensi Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27/ 2008 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) dan disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009.

Secara umum, BPWS memang bertugas mempercepat pembangunan kawasan di sekitar Jembatan Suramadu, baik di Surabaya maupun Bangkalan. Sesuai rencana awal, di masing- masing kawasan seluas 600 hektare yang sebagian masih berpenghuni bakal disulap menjadi kompleks modern. Sedianya bakal dibuat pusat perdagangan dan jasa, industri, pergudangan, pariwisata, permukiman, central business district, hingga fasilitas umum, seperti lapangan sebagai pusat aktivitas kegiatan seni budaya dan proyek lainnya.

Bahkan pengembangan kawasan kaki Jembatan Suramadu juga masuk rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jatim. Dalam Perda Jatim Nomor 5/ 2012 tentang RTRW Provinsi 2011-2013, kaki Jembatan Suramadu adalah kawasan metropolitan, sebuah kota mandiri. Namun, sejak Jembatan Suramadu diresmikan pada 2010 hingga saat ini, bahkan pembangunan rest area di Bangkalan seluas 40 hektare pun belum terealisasi.

Tidak ada perkembangan kawasan di kedua titik kaki Suramadu. Ini yang membuat peran BPWS selaku lembaga yang dipertanyakan. Gubernur Jawa Timur seusai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, kemarin, menyampaikan, belum ada pembicaraan mengenai keberadaan BPWS setelah ini.

Menurut dia, pemerintah pusat masih mengkaji, apakah lembaga ini tetap dibutuhkan atau tidak setelah pengelolaan kawasan kaki diserahkan kembali ke pemerintah. “Belum dibahas tadi. Tentu pemerintah pusat akan melakukan pembahasan lanjut mengenai status BPWS,” kata Soekarwo.

rahmat sahid/ rarasati syarief/ant?

Berita Lainnya...