Edisi 07-02-2016
1.600 Rumah Sudah Ditertibkan


MEDAN– PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional I Sumatera Utara (Sumut) telah menertibkan 1.600 unit rumah warga pinggir rel sejak dimulainya proyek pengerjaan KA jalur ganda sebulan terakhir ini

PT KAI juga mengklaim telah membayar uang santunan untuk pemilik 1.600 unit rumah tersebut. Manajer Humas PT KAI Divre I Sumut Rapino Situmorang mengatakan, ada 1.600 unit rumah yang di-tertibkan tersebut untuk pembangunan jalur ganda dan jalur layang menuju Bandara Internasional Kualanamu (KNIA). Penertiban pun akan terus dilanjutkan lagi karena masih ada beberapa rumah yang belum dibongkar di jalur ini. “Ada sekitar 75 unit rumah lagi yang belum dibongkar di jalur menuju bandara ini. Itu akan kami bongkar lagi secepatnya,” kata Rapino, Minggu (6/3).

Rapino menjelaskan, penertiban daerah pinggir rel jalur menuju bandara ini memang harus dikebut. Karena pembangunannya ditargetkan selesai pertengahan tahun depan. Bahkan, pembangunannya sekarang sudah mencapai 75% untuk jalur ganda. Sementara jalur layang baru masuk tahap pengeboran fondasi. “Untuk jalur layang sekarang baru masuk tahap pengeboran tiang pancang.

Ini masih pekerjaan awal, baru mulai. Sementara untuk jalur ganda sudah sekitar 75% pengerjaannya. Untuk jalur ini ditargetkan pertengahan tahun depan sudah beroperasi,” kata Rapino. Untuk pembangunan jalur Medan-Belawan atau Medan- Binjai, Rapino mengatakan, pihaknya belum mendata berapa unit rumah yang akan digusur. Namun, jumlah rumah yang akan ditertibkan dua jalur ini akan lebih banyak. Apalagi jalur menuju Belawan dan Binjai merupakan daerah padat penduduk. Dengan masih akan terus dilakukan penertiban rumah pinggir rel ini, PT KAI pun meminta agar semua elemen di Medan mendukung upaya pengosongan lahan itu.

Rapino mengatakan, baik pemerintah, legislatif, LSM, maupun warga, harus mendukung pembangunan jalur layang ini. “Kami mohon atas nama PT KAI, bukan atas nama saya pribadi agar semua elemen di Kota Medan maupun daerah Binjai harus mendukung pembangunan yang akan dilaksanakan PT KAI ini. Karena ini untuk kemajuan daerah kita juga. Ini terobosan modern yang akan dilakukan PT KAI,” kata Rapino. Ketua Komisi A DPRD Medan Roby Barus mengatakan, PT KAI harus memastikan 1.600 unit rumah yang dibongkar paksa itu semuanya sudah mendapatkan uang kerohiman. Karena semua warga yang digusur tersebut pasti akan kesulitan mencari tempat tinggal baru.

“Itu yang kami tekankan selama ini. Jangan sampai ada warga tidak mendapatkan uang santunan atau uang kerohiman padahal rumahnya sudah dibongkar. Bagaimanapun kita harus tetap melihat sisi kemanusian, warga akan kesulitan mencari tempat tinggal,” katanya. DPRD Medan, kata Roby, mendukung penuh pembangunan jalur layang dan jalur ganda yang dilakukan PT KAI di sejumlah ruas rel KA di Medan. Karena pembangunan jalur tersebut akan memperbaiki transportasi di Medan.

Begitu juga dengan jalur ke daerah lain. Pembangunan itu juga akan berdampak pada perbaikan ekonomi untuk daerahdaerah tersebut. “Apalagi jalur layang yang akan dibangun ini panjang. Dan sebagai warga Medan kita tentu bangga, karena jalur layang di Medan ini pertama di luar Jawa. Namun itu tadi, kita meminta agar hak-hak warga yang digusur karena pembangunan ini harus dipastikan tidak terabaikan,” katanya. ● panggabean hasibuan

Berita Lainnya...