Edisi 07-02-2016
Pemerintah Diminta Bantu Perbankan Syariah


MEDAN – Perbankan syariah Sumatera Utara (Sumut) harap pemerintah berperan mendorong mengembangkan lembaga keuangan satu ini sehingga bisa lebih diandalkan saat menghadapi krisis. Salah satunya dengan mengalokasikan dana pemerintah daerah (pemda) ke bank syariah. Ketua Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) Sumut, Indra Kesuma Yuzar mengatakan, selama ini pemerintah kurang berperan mengembangkan lembaga keuangan satu ini.

Padahal perbankan syariah sudah terbukti mampu bertahan ketika krisis terjadi pada 1998 dibandingkan dengan bank konvensional. ”Perbankan syariah lebih mampu bertahan menghadapi krisis karena fokus pengelolaan dana pinjaman lebih banyak ke sektor riil yang sudah diketahui lebih mampu bertahan (terhadap krisis).

Karenanya, jika pemerintah mau lebih berperan, kami yakin perbankan syariah bisa tumbuh lebih tinggi lagi dengan share yangtinggijuga,” katanya kepada KORAN SINDO MEDAN, Minggu (6/3). Adapun salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu mengalokasikan dana pemda ke bank syariah setidaknya 20% dari total anggaran.

Dana itu akan dikelola dengan imbal hasil menguntungkan kemudian disalurkan ke sektor riil yang juga berarti akan menggerakkan perekonomian. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Sumut per Januari 2016, aset bank syariah naik 10,26% menjadi Rp10,50 triliun dari periode sama tahun lalu sebesar Rp9,52 triliun.

Kemudian total kredit yang disalurkan tercatat sebesar Rp8,15 triliun atau naik 9,73% dari periode sama tahun lalu sebesar Rp7,43 triliun. Ekonom Sumut, Wahyu Ario mengatakan, perbankan syariah lebih mampu bertahan terhadap krisis karena murni digerakkan oleh masyarakat. Meskipun dengan nilai tabungan berkisar Rp30 juta, tapi pada umumnya pemilik usaha menengah ke atas yang kecil kemungkinan terkena dampak krisis. ●jelia amelida

Berita Lainnya...