Edisi 07-02-2016
KPU Harus Antisipasi Mobilisasi Massa


SIMALUNGUN - Penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Simalungun diingatkan untuk mengantisipasi mobilisasi massa dalam pemilihan bupati dan wakil bupati susulan pada Rabu (10/2).

“Kenali warga di sekitar Anda,” ujar anggota KPU Sumatera Utara (Sumut) Yulhasni pada acara sosialisasi dan konsolidasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Gedung Rajawali GPI Kabupaten Simalungun, Sabtu (6/2). Menurut Yulhasni, peluang mobilisasi massa terbuka karena warga diperbolehkan mempergunakan hak pilih dengan memakai surat keterangan tempat tinggal dari kepala desa atau lurah.

KPU Sumut mengimbau kepada para PPS dan KPPS yang merupakan warga setempat untuk mempertegas keberadaan pemilih yang tidak dikenal, di tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing Selainyangterdatadalamdaftar pemilih tetap (DPT) dan DPT tambahan, warga diperbolehkan memilih dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), paspor, atau surat keterangan tempat tinggal permanen.

Sementara surat izin mengemudi(SIM) tidakdiperbolehkan karena bukan termasuk dokumen kependudukan sesuai surat edaran KPU Pusat Nomor 1003/KPU/XII/2015. “Ingat, C6 hanyasuratundanganuntukmemilih, bukan bagian dari syarat memilih,” ujar komisioner Divisi Sosialisasi, ProgramdanDataitu. Sementara itu, Ketua KPU Simalungun Adelbert Damanik mengimbau para ketua PPS dan KPPS memberitahukan secara luas kepada pemilih di daerah masing-masing waktu pemungutan suara Pilkada Simalungun, yakni Rabu (10/2).

Pemberitahuan tersebut perlu disampaikan supaya masyarakat bisa mempergunakan hak pilihnya pada hari pemilihan sehingga partisipasi pemilih tinggi. “Kami juga meminta kepada para penyelenggara pilkada di lapangan untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan supaya pilkada berlangsung aman dan lancar,” ujarnya. Anggota KPU Simalungun lainnya, Dadang Yusprianto menyebutkan, jumlah TPS di Kabupaten Simalungun sebanyak 1.685 yang tersebar di 400 lebih desa/kelurahan.

“Jadi ada 2.000-an lebih penyelenggara di tingkat desa yang kami undang untuk acara ini,” ujar Dadang. Forum Orang Miskin (Formikom) sebelumnya saat berunjuk rasa di kantor KPU Kabupaten Simalungun di Jalan John Horailam Saragih Pamatang Raya, Kamis (4/2) mendesak KPU Kabupaten Simalungun memverifikasi ulang DPT yang fiktif, terutama pemilih yang sudah meninggal dan pindah namun tetap terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada Simalungun.

Koordinator aksi, Lipen Simanjuntak mengatakan, DPT fiktif dalam Pilkada Simalungun diperkirakan mencapai 30%. Jika masalah ini tidak disikapi dengan serius oleh KPU Simalungun maka orang yang tidak berhak memilih justru bisa memberikan hak pilihnya sehingga hasil pilkada pun akan merugikan masyarakat.

Formikom juga meminta KPU Simalungun untuk memaksimalkan sosialisasi Pilkada Simalungun yang dijadwalkan digelar pada Rabu (10/2) mendatang, khususnya di daerah-daerah terpencil dan kantong-kantong masyarakat miskin.

Ant/ricky hutapea

Berita Lainnya...