Edisi 07-02-2016
Penjemputan Eks Gafatar Makin Tak Jelas


MEDAN - Nasib 301 warga Sumatera Utara eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang kini masih ditampung di Asrama Haji Donuhudan, Boyolali, Jawa Tengah semakin tak jelas.

Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Sumut belum dapat menentukan kapan waktu penjemputan. Padahal, Pemprov Sumut awalnya berencana melakukan penjemputan pekan lalu, tapi hingga hari ini tidak ada tandatanda hal itu. Sementara pemerintah daerah lainnya sudah menjemput warganya. Sumut merupakan daerah yang paling lama melakukan penjemputan. Hal ini membuat warga Sumut eks Gafatar semakin terkatung- katung.

Kepala Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Sumut Firdaus Hutasuhut mengatakan, pihaknya belummelakukanpenjemputan. Saat ini masih pada tataran pembicaraan persiapan saja. “Senin atau Selasa nanti kami sudah ada di Jakarta. Ini sedang dipersiapkan kapal penjemputannya,” tandas Firdaus ketika dihubungi KORAN SINDO MEDAN kemarin.

Firdaus tak menampik jika proses penjemputan dinilai memang lamban. Tapi dia enggan menyebutkan apa yang menjadi kendala Pemprov Sumut sehingga penjemputan warga Sumut eks Gafatar membutuhkan waktu pembahasan yang lama. Akibatnya, saat ini tinggal warga Sumut yang masih berada di penampungan milik Pemprov Jawa Tengah. Anehnya, Firdaus malah membuang persoalan ini kepada Sekdaprovsu Hasban Ritonga.

“Kalau itu tanyakan saja kepada Pak Sekda langsung. Jangan tanya saya. Beliau (Hasban) ketua timnya. Takut salah cakap pula saya. Tanya saja sama Pak Sekda. Begitu juga kenapa Sumut merupakan daerah paling lama dan kendalanya,” katanya. Sementara itu, Sekda Kota Medan Syaiful Bahri Lubis mengungkapkan, pihaknya sejauh ini hanya menunggu penjemputan masyarakat Kota Medan eks Gafatar di Asrama Haji Donuhudan, Boyolali oleh Pemprov Sumut.

Begitu penjemputan dilakukan maka pihaknya meminta camat dan jajarannya langsung melakukan pendataan ulang dan pengawasan terhadap aktivitas Gafatar tersebut. Sebab, ada 135 orang bekas anggota Gafatar yang merupakan warga Medan. “Pendataan dimaksud untuk mengetahui siapa saja mereka, di mana tinggalnya, profesinya, dan juga siapa saja keluarganya. Pengawasan dilakukan apakah mereka masih terlibat dengan organisasi tersebut atau tidak,” ungkap Syaiful.

Selain pendataan, Syaiful juga meminta SKPD terkait melakukan pembinaan secara intensif terhadap eks Gafatar asal Medan. Diperlukan keseriusan semua pihak dalam menangani eks Gafatar ini. Masyarakat juga diimbau agar menerima dengan baik seluruh eks Gafatar yang dipulangkan nanti. “Eks Gafatar ini bukan orang lain. Mereka itu adalah saudara-saudara kita. Jadi, terima dan rangkul mereka kembali dengan baik. Apalagi mereka saat ini sudah tidak memiliki harta benda lagi,” katanya.

Pihaknya juga akan memikirkan masalah pendidikan anak-anak eks Gafatar dengan Dinas Pendidikan Kota Medan, termasuk instansi terkait lainnya. Sebab, selama mengikuti orang tuanya mereka sudah tidak mengikuti pendidikan formal di sekolah lagi. “Untuk itu masalah pendidikan, akan menjadi perhatian kami. Untuk tempat tinggal mereka sudah dipikirkan,” papar Syaiful.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi E (Kesejahteraan Sosial) DPRD Sumut Syamsul Qadri Marpaung mengaku heran dengankinerjadenganPemprov Sumut saat ini. “Untuk dokumen saja banyak yang belum ditandatangani. Banyak pekerjaan administrasi yang tidak selesai. Apalagiuntukmengurus warga eks Gafatar,” ucapnya. Syamsul menduga kelambanan ini karena persoalan anggaran. Kalau itu masalahnya, kata dia, maka hal itu sangat wajar. Sebab, APBD 2016 memang belum efektif dijalankan.

“Ini efek kumulatif dari lambannya kinerja Pemprov Sumut. Pemprov terkesan sibuk dengan urusan lain. Kalau ada masalah lain saat ini, ya lamban juga. Bukan karena eks Gafatar,” katanya. Seharusnya Pemprov Sumut menangani eks Gafatar ini dengan cepat. Apalagi masalah ini sudah menjadi isu nasional. Daerah-daerah lain yang juga punya warga eks Gafatar, sudah menjemput warganya. Bahkan ada yang langsung ke Kalimantan.

“Kami minta Pemprov segera menjemput. Kasihan warga kita itu. Terutama anakanak, yang harus hidup di penampungan. Semakin cepat dijemput, cepat pula ditangani,” paparnya. Syamsul menyebut yang paling penting ke depan adalah pembinaan mental dari masyarakat eks Gafatar itu.

Pemerintah harus memastikan dulu, warga eks Gafatar ini kembali sehat pemikirannya. Cinta negaranya juga perlu diperhatikan. “Harus dipastikan, tidak ada doktrin-doktrin aneh pada mereka,” pungkasnya.

Reza shahab/ fakhrur rozi

Berita Lainnya...