Edisi 11-02-2016
DPR Sepakati Revisi UU KPK


JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyepakati perlunya revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) kendati memicu pro-kontra.

Dalam rapat pleno Panitia Kerja (Panja) Revisi UU KPK, kemarin, 9 dari 10 fraksi di DPR telah menyetujui perlunya pembahasan revisi UU tersebut. Satu-satunya fraksi yang menolak tegas rencana revisi tersebut adalah Fraksi Gerindra. Hari ini kesepakatan tersebut akan dibawa ke forum rapat paripurna untuk mendapat persetujuan sebagai RUU usulan inisiatif DPR dan selanjutnya dilakukan pembahasan.

Rapat pleno kemarin berlangsung tertutup sekitar 30 menit. Rapat kemudian dibuka kembali untuk penyampaian hasil konsinyering Panja pada Selasa malam (9/2) dan pandangan mini fraksi. Sembilan fraksi, yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB, PAN, PKS, PPP, Partai NasDem, dan Partai Hanura, menyetujui pembahasan revisi UU KPK dengan dan atau tanpa mengajukan catatan perubahan.

Anggota Badan Legislatif (Baleg) Fraksi Hanura Rufinus Hotmaulana mengatakan, pihaknya memberikan beberapa poin masukan mengenai revisi UU KPK. Di antaranya di pasal 12 A hingga 12 E mengenai perlunya izin penyadapan dari Dewan Pengawas, Pasal 37 F tentang dewan pengawas dapat bertanggung jawab ke presiden, serta penyidik KPK dapat mengangkat atau diperbantukan dari kepolisian dan kejaksaan.

Fraksi Hanura juga mendorong KPK perlu memiliki kewenangan menerbitkan surat penghentian penyelidikan dan penuntutan (SP3). “Pada prinsipnya setuju diambilnya pengambilan keputusan semoga dalam pembahasan lebih lanjut tidak ada halangan yang berarti,” tandasnya.

Anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar Dadang S Muchtar mengatakan, Partai Golkar memandang UU KPK perlu dievaluasi agar tidak menjadi tumpang tindih kebijakan. Oleh karena itu Fraksi Golkar memberikan catatan, yakni revisi dilakukan lebih transparan dan memperhatikan aspirasi publik. Fraksi Golkar menilai penyidikan oleh KPK perlu penyesuaian dengan UU yang berlaku.

Sama dengan Hanura, Fraksi Golkar mendorongperlunya dewanpengawas dan pengaturan tentang penerbitan SP3. Anggota Baleg dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menilai usulan PDIP dilatarbelakangi belum efektifnya pemberantasan korupsi. “Kami memahami bahwa perubahan kedua pada 4 pokok. Dalam aspek penyadapan, dewan pengawas, pengangkatan penyelidik dan penyidik serta kewenangan pengeluaran SP3 perlu ada aturan,” ujarnya.

Menurut Hendrawan, kewenangan pengendali yang powerful berpotensi abuse of power. Di sisi lain, meski kewenangan dewan pengawas KPK akan ditambahkan, jangansampai abuse ofpower justru bergeser kedewan pengawas itu sendiri. “Dengan memperhatikan perdebatan dalam revisi UU KPK, maka dengan ini fraksi PDIP menyatakan setuju atas revisi UU KPK dilanjutkan pada pembahasan berikutnya,” katanya.

Anggota Baleg dari Fraksi PKS Al Muzamil Yusuf mengakui revisi UU KPK ini telah menuai pro kontra publik. Pada posisi ini, Fraksi PKS akan membuka saran konstruktif dari pihak manapun dalam rangka perbaikan undang-undang ini. Sementara anggota Baleg dari Fraksi Partai Gerindra Aryo Djojohadikusumo menegaskan perdebatan revisi UU KPK sangat menguat di publik sejak Juni 2015 sampai saat ini.

Pihaknya menemukan ada tiga draf yang secara redaksional berbeda, tapi semuanya sama-sama ingin melemahkan KPK. Empat gagasan pokok, yakni dibentuknya dewan pengawas KPK, pengaturan penyadapan, kewenangan KPK mengangkat penyidik, penyelidik dan penuntut umum, serta kewenangan penerbitan SP3 dinilai bertujuan melemahkan peran lembaga antikorupsi tersebut. “Kami fraksi Partai Gerindra meminta revisi UU KPK dihilangkan. Dengan ini fraksi Partai Gerinda menyatakan menolak revisi UU KPK,” tegasnya.

Pemerintah Fokus Empat Poin

Menyikapi kesepakatan DPR ini, pemerintah menegaskan bahwa urgensi revisi UU KPK hanya menyangkut empat poin yang sebelumnya telah disepakati dengan DPR. Karena itu, pemerintah tidak mau menanggapi terlalu jauh opini yang berkembang di masyarakat terkait pembahasan draf RUU KPK di DPR yang dinilai banyak poin-poin yang melemahkan KPK.

“Tadi beliau (Presiden) bilang, Pak Luhut, saya enggak mau yang aneh-aneh. Konsensus kita empat itu. Kalau keluar dari situ (empat poin), kita tidak mau,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan di Kompleks Istana, Jakarta, kemarin.

Empat poin yang menjadi fokus pemerintah dalam RUU KPK adalah mengenai surat perintah penghentian penyidikan (SP3), pembentukan dewan pengawasKPK, penyadapan, dan penyidik independen. Untuk poin penyadapan, kata Luhut, mekanisme hanya melalui standard operational procedure (SOP) internal dan pengawasannya melalui dewan pengawas, bukan izin pengadilan. “Kalau nanti keluar dari situ, misalnya ke pengadilan, nanti itu kan repot,” ujar dia.

Dalam revisi yang diinginkan pemerintah, KPK tetap memiliki kewenangan menyadap tanpa harus meminta izin kepada siapa pun, termasuk dewan pengawas. “Kalau dia mau nyadap, ya nyadap saja, yang penting ada mekanismenya penyadapan itu di internal mereka,” ujarnya.

Sementara itu Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, pemerintah menunggu draf resmi dan final dari DPR mengenai revisi UU KPK. Pemerintah juga memastikan akan menarik diri jika usul revisi keluar dari empat poin yang ditetapkan pemerintah.

kiswondari/ rahmat sahid





Berita Lainnya...