Edisi 11-02-2016
Pilkada 2017 Belum Tentu Bisa Dibiayai APBN


LOMBOK – Salah satu masalah yang muncul di Pilkada Serentak 2015 adalah penganggaran yang tersendat sehingga mengganggu tahapan.

Atas dasar itu muncul usulan agar anggaran Pilkada Serentak 2017 tidak lagi menggunakan dana APBD, melainkan dibiayai pemerintah pusat melalui APBN. Namun sejauh ini pemerintah pusat belum bisa menjamin dana APBN bisa digunakan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku keputusan bahwa pilkada serentak tahap II akan dibiayai pusat bergantung pada kesanggupan Kementerian Keuangan.

Saat menyampaikan sembilan poin masalah krusial pilkada di Komisi II DPR beberapa waktu lalu, Tjahjo memasukkan persoalan perlunya anggaran pilkada melalui APBN ini. Dia mengusulkanmasalahanggaran ini menjadi bagian revisi UU Nomor 8/2015 tentang Pilkada.

Menurut Tjahjo sebagai bendahara negara, Menteri Keuangan (Menkeu) mempunyai wewenang untuk memutuskan mampu atau tidak APBN membiaya pilkada serentak mendatang. ”Menteri keuangan yang mengutak-atik anggaran. Jadi tergantung Menkeu, saya menghargainya kalau ada pos anggaran,” ujar Tjahjo di Lombok, Nusa Tenggara Barat, kemarin.

Tjahjo mengatakan sebenarnya anggaran pilkada lalu tercukupi, meski pencairannya memang tersendat. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengakui, usulan agar pemerintah pusat membiayai pilkada lewat APBN berasal dari pemerintah daerah. ”Plan A, plan B itu kita siapkan, nantilah,” ujar dia.

Terkait dengan progres penyusunan draf revisi UU Pilkada, Tjahjo mengatakan sudah 75%. Pemerintah telah mengundang kalangan masyarakat dan akademisi untuk memberikan masukan. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Kemendagri dan Kemenkeu perlu melakukan koordinasi untuk menyamakan persepsi terkait sumber pembiayaan pilkada ini.

Dia mengatakan jika pilkada dianggap akan membebani keuangannegara, seharusnya Menkeu bisa memberikan solusi, misalnya membuat skema lain penganggaran pilkada. Namun jika melihat anggaran penyelenggaraan pilkada untuk 269 daerah pada tahun lalu sebesar Rp7 triliun, seharusnya jumlah itu tidak membebani negara.

”Anggaran kita besar. Kalau mengacu jumlah itu, tidak seberapa jika bersumber dari APBN. Hal yang pasti, jikaanggaranterpusatakan mencegah korupsi dan kegiatan yang sifatnya transaksional dalam pilkada,” ujarnya. Dia mengingatkan pemerintah agar belajar dari pengalaman pilkada serentak tahun lalu. Saat itu anggaran menjadi salah satu permasalahan yang cukup mengganggu tahapan.

Mulai dari alotnya pembahasan dengan pemerintah daerah, molornya pencairan anggaran, kekurangan anggaran sampai pada pemotongan sepihak anggaran pilkada dibeberapadaerah. Di samping itu, pembiayaan pilkada yang dibebankan ke daerah membuat anggaran pilkada tidak proporsional. Pasalnya kemampuan daerah dalam pembiayaan berbeda-beda. ”Muncul ketimpangan penganggaran antara satu daerah dengan daerah yang lainnya,” ujarnya.

Selain permasalahan teknis, kata Titit sudah menjadi rahasia umum bahwa anggaran pilkada rentan dipolitisasi. Alotnya pembahasan anggaran pilkada sering dilatarbelakangi kepentingan politik. Akhirnya penyelenggara pemilu berpotensi menyalahgunakan wewenang.

Jika tetap dianggarkan di APBD, terbuka peluang politisasi. Misalnya, anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) diperlambat jika petahana merasa tidak mendapat dukungan pihak penyelenggara.

dita angga




Berita Lainnya...