Edisi 11-02-2016
Kebijakan Salah Lebih Bahaya daripada Korupsi


JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan bahwa dampak dari kebijakan yang salah bisa saja lebih berbahaya daripada tindak pidana korupsi.

Untuk itu semua pihak harus benar-benar cermat dan waspada saat akan mengeluarkan kebijakan. ”Korupsi berbahaya, tetapi lebih berbahaya lagi kebijakan yang salah,” kata JK dalam acara pembukaan Rakernas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Jakarta, Rabu. Menurut JK, berbagai pihak harus benar-benar bersatu untuk menggunakan tenaga secara bersama-sama untuk kebaikan seluruh bangsa Indonesia.

Dia mencontohkan kebijakan yang salah sepeti banyaknya lahan dan tanah di perdesaan yang saat ini dibeliolehorang-orangkotayang bermodal kuat sehingga mengakibatkan terkuasainya lahan perdesaan. Hal tersebut, menurut JK, antara lain karena efek pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Menurutnya, setelah seseorang terpilih, dia mempermudah perizinan untuk orang-orang yang telah membantunya menang saat mengikuti pilkada.

Wapres menduga fenomena itu muncul karena dibutuhkannya banyak modal dalam mengikuti pilkada sehingga banyak pihak yang diajak sebagai sponsor. ”Ini jauh lebih hebat efeknya daripada korupsi,” ucapnya. Dia menganalisis bahwa calon kepala daerah yang memberikan prioritas kepada berbagai pihak yang menyokongnya dalam pilkada adalah hal yang berbahaya. Untuk itu, beragam prosedur yang terkait dengan pilkada harus lebih diperketat.

Sementara itu, Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie mengharapkan sistem ekonomi yang inovatif dan berbasis wakaf dapat berkembang sebagai bentuk alternatif dari perekonomian konvensional yang hanya mengutamakan laba.

”Kami ingin mengembangkan sistem ekonomi wakaf,” kata Jimly dalam acara pengukuhan pengurus periode 2015-2020 dan pembukaan Rakernas ICMI di Jakarta kemarin.

bakti munir/ant

Berita Lainnya...