Edisi 11-02-2016
Wacana Pembubaran DPD Bertendensi Politik


JAKARTA – DPD sebagai lembaga perwakilan daerah dipandang masih memiliki peranan dalam menguatkan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Bahkan, DPD dinilai dapat membantu DPR dalam memperkuat fungsi legislasi dengan ikut membahas undang-undang. Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar mengatakan, banyak negara yang mengubah sistemnya dari satu kamar (DPR) menjadi dua kamar (DPD).

Tujuan membuat sistem dua kamar tersebut adalah untuk penguatan sistem parlemen. ”Itu untuk menguatkan proses legislasi karena pada ilmu tata negara dikenal satu mata lebih baik daripada dua mata,” kata Arifin dalam diskusi bertajuk ”Penguatan Fungsi Lembaga Perwakilan” di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, kemarin.

Namun, faktanya, meskipunterdapatduakamar, hanya satu kamar saja yang difungsikan secara optimal, yakni DPR. Hal itu dapat dilihat pada Pasal 22D UU Nomor 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) di mana DPD hanya mendapat porsi kecil. ”Ibarat kamar hotel, DPR ruang tidurnya, DPD hanya toiletnya,” ujar dia.

Menurut Arifin, pada dasarnya semangat era Reformasi dulu dengan mengubah parlemen menjadi dua kamar itu baik, tapi sayangnya yang terjadi tidak seperti yang dibayangkan. Pengebirian DPD oleh DPR terjadi lewat UU MD3 Pasal 22D. Kewenangan DPD diperkecil, yakni hanya ikut membahas UU di tahap pertama saja.

”Kalau kita bayangkan sistem parlemen dua kamar, DPD yang seperti gajah di UUD 1945 dibikin seperti kambing, di UU MD3 dibikin kucing, di tatib (tata tertib) jadi tikus,” jelasnya. Jalan satu-satunya untuk mengoptimalkan fungsi DPD adalah menuntut fungsi optimum sebagai kamar kedua lewat amendemen UUD 1945.

Zainal menilai wacana pembubaran DPD yang bermula dari pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai langkah mundur. Karena, jika itu terjadi, Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi (MK) juga bisa dibubarkan. Dia malah khawatir wacana pembubaran tersebut sasaran tembaknya bukan DPD, melainkan ingin kembali ke UUD 1945 yang lama di mana DPR menjadi penguasa.

Dia menegaskan, persoalan DPD bukan urusan hukum, konstitusi, atau cita-cita demokrasi, tapi problem politik di mana DPR enggan membagi porsi kue yang saat ini dinikmati. Wakil Ketua Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) DPD Intsiawati Ayus menegaskan, fungsi utama DPD adalah untuk penguatan otonomi daerah.

Tidak elok dan tidak adil jika membandingkan mana lembaga perwakilan yang paling aspiratif dan mana lembaga perwakilan yang paling legitimate. Lahirnya DPD, menurut dia, melalui proses yang panjang dan memenuhi kebutuhan masyarakat. ”Tidak semua yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi lembaga perwakilan lainnya dan tidak semua keinginan masyarakat bisa dipenuhi oleh satu lembaga perwakilan,” ujarnya pada kesempatan sama.

Pimpinan Kelompok DPD di MPR Nurwati Dewi Bantilan mengatakan DPD penting karena otonomi daerah harus dikuatkan. Menurutnya, jika DPD selama ini dianggap tidak maksimal, kembali lagi ke fungsi dan kewenangan DPD yang terbatas sehingga kinerjanya juga terbatas. ”Saya tidak bisa membayangkan kalau tidak ada DPD, Aceh sudah lepas, Papua sudah lama pergi. Kita bukan NKRI lagi,” ujarnya.

kiswondari


Berita Lainnya...